Tiongkok Minta Filipina Pindahkan Kapal yang Dikandaskan

BEIJING - Tiongkok pada Selasa (8/8) memperbarui seruan yang menuntut agar Filipina memindahkan sebuah kapal perang usang dari gugusan terumbu karang yang digunakan Manila untuk menegaskan klaim kedaulatannya atas Kepulauan Spratly yang bertentangan dengan klaim Beijing atas hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Langkah itu dilakukan setelah Manila menuduh Penjaga Pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke arah kapal-kapal Filipina yang sedang menjalankan misi pengiriman pasokan ke pasukan penjaga perbatasan yang ditempatkan di kapal yang sengaja dikandaskan itu pada akhir pekan lalu.

Kapal perang BRP Sierra Madre yang sengaja dikandaskan pada 1999 dalam upaya untuk menghentikan klaim Tiongkok di perairan yang diperebutkan itu, telah lama menjadi titik konflik antara Manila dan Beijing.

Sejumlah personel marinir Filipina yang ditempatkan di kapal perang yang usang itu bergantung pada misi pasokan untuk bertahan hidup selama penempatan di posko perbatasan yang jaraknya amat jauh itu.

Militer Filipina dan penjaga pantai menuduh Penjaga Pantai Tiongkok telah melanggar hukum internasional dengan memblokir dan menembakkan meriam air ke misi pasokan demi mencegah salah satu kapal sewaan mencapai gugusan terumbu karang itu.

Sementara Beijing telah membela diri tindakannya sebagai langkah yang profesional dan menuduh Manila telah melakukan pengiriman material konstruksi secara ilegal ke kapal yang dikandaskan itu.

"Pihak Filipina telah berulang kali membuat janji yang jelas untuk menarik kapal perang yang secara ilegal 'terdampar' di terumbu karang itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Selasa.

"Dua puluh empat tahun telah berlalu, pihak Filipina tidak hanya gagal menarik kapal perang, tetapi juga berusaha memperbaiki dan memperkuatnya dalam skala besar untuk mencapai pendudukan permanen di Ren'ai Reef," kata kementerian itu yang menggunakan sebutan Tiongkok atas Second Thomas Shoal itu.

"Pihak Tiongkok sekali lagi mendesak Filipina untuk segera menarik kapal perang yang 'terdampar' dari Karang Ren'ai dan memulihkan status tidak ada siapa pun dan tidak ada fasilitas di gugusan terumbu karang itu," imbuh mereka.

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Filipina pada Selasa mengatakan bahwa posko perbatasan permanen di Second Thomas Shoal adalah tanggapan atas pendudukan ilegal Tiongkok di Mischief Reef yang ada di dekatnya pada 1995 lalu.

"Pendirian posko militer di wilayah yurisdiksi kami sendiri merupakan hak yang melekat bagi Filipina dan tidak melanggar undang-undang apa pun," kata kementerian itu.

Aktivitas Ilegal

Second Thomas Shoal berjarak sekitar 200 kilometer dari Pulau Palawan di Filipina dan lebih dari 1.000 kilometer dari daratan besar terdekat Tiongkok yaitu Pulau Hainan.

Kapal penjaga pantai dan Angkatan Laut Tiongkok secara rutin memblokir atau membayangi kapal-kapal Filipina yang berpatroli di perairan yang diperebutkan, kata Manila.

Filipina telah melayangkan lebih dari 400 nota protes diplomatik ke Beijing sejak 2020 atas aktivitas ilegal Tiongkok di LTS, kata Kementerian Luar Negeri Filipina.

"Tiongkok tampaknya mencoba menguji komitmen kami untuk memasok pasukan kami di gugusan terumbu karang itu," ucap juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, kepada wartawan, Senin (7/8). "Sebagai catatan, kami tidak akan pernah meninggalkan Ayungin Shoal," imbuh Malaya yang menggunakan sebutan Filipina untuk Second Thomas Shoal.

Insiden (penembakan meriam air) pada Sabtu lalu menunjukkan bahwa Tiongkok telah menetapkan apa yang tampaknya merupakan blokade atas gugusan terumbu karang tersebut, kata Malaya.

Juru bicara militer Filipina, Kolonel Medel Aguilar, pada Senin menolak permintaan Penjaga Pantai Tiongkok agar Manila menarik BRP Sierra Madre. "Tak ada yang boleh mendikte kami untuk harus melakukan hal itu," kata Aguilar. AFP/I-1