Tiongkok Mendapat Teguran Keras di PBB

JENEWA - Tiongkok, pada Kamis (4/7), mendapat kritik pedas di PBB dari beberapa negara dan organisasi atas catatan hak asasi manusianya. Namun, sebagian negara dan organisasi lainnya juga memuji Beijing terkait hal tersebut.

Para diplomat dan aktivis menggambarkan lobi dan tekanan yang intens dari Tiongkok menjelang acara singkat untuk mengadopsi sebuah laporan, menyusul tinjauan rutin atas catatan HAM negara itu pada Januari lalu.

Ke-193 negara anggota PBB harus menjalani Tinjauan Berkala Universal (UPR) setiap empat hingga lima tahun, diikuti dengan penerapan laporan mengenai rekomendasi yang bersedia diterima oleh negara tersebut.

Selama setengah hari berlangsungya UPR pada Januari lalu, negara-negara secara kritis menyoroti tindakan keras terhadap kebebasan sipil dan undang-undang keamanan nasional yang diterapkan di Hong Kong pada 2020 untuk membungkam pembangkang menyusul protes prodemokrasi yang meletus di wilayah tersebut.

Mereka juga menyuarakan kekhawatiran atas dugaan upaya menghapus identitas budaya dan agama di Tibet dan penindasan di wilayah Xinjiang, di Tiongkok barat laut, di mana Beijing dituduh memenjarakan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Negara-negara tersebut menyampaikan 428 rekomendasi kepada Tiongkok. Di antaranya adalah teguran keras dan saran seperti terus melindungi hak budaya etnis minoritas.

Bermotif Politik

Dalam sesi penerapan proses UPR pada Kamis (4/7), beberapa delegasi Tiongkok mengumumkan bahwa negaranya telah mengadopsi 70 persen dari rekomendasi yang diberikan, namun Tiongkok tetap menolak sejumlah besar usulan yang diajukan oleh negara-negara Barat.

"Beberapa rekomendasi yang bermotif politik dan berdasarkan disinformasi, bias ideologi, atau mengganggu kedaulatan Tiongkok, negara kami menolak rekomendasi tersebut," kata Chen Xu, Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Jenewa. "Berhenti menggunakan isu HAM sebagai dalih atau sebagai senjata untuk menyerang Tiongkok," imbuh dia.

Beberapa negara dan organisasi berusaha menekan Tiongkok, namun karena struktur dari acara proses adopsi tersebut, banyak yang hanya memuji pencapaian Tiongkok.

Para pengamat mengatakan Tiongkok telah menekan para pendukungnya untuk mengisi kesempatan berbicara dalam acara tersebut dengan memuji pencapaian mereka.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Simon Manley, mengecam dengan mengatakan bahwa Tiongkok saat ini telah menolak setiap rekomendasi yang diberikan Inggris.

"Dengan melakukannya, pemerintah Tiongkok telah gagal untuk mengakui pelanggaran HAM serius yang mereka lakukan, dan mencoba untuk mengklaim kembali bahwa penilaian [PBB] terkait situasi di Xinjiang, dan ini saya kutip, adalah ilegal dan tidak sah," ucap Manley. AFP/I-1