Tiongkok Luncurkan Skema Perdagangan Emisi Karbon

BEIJING - Tiongkok pada Senin (1/2) meluncurkan sistem perdagangan karbon yang dirancang untuk menurunkan emisi. Tiongkok, yang merupakan negara pencemar terbesar di dunia, mengambil langkah ini dengan harapan bisa melakukan dekarbonisasi perekonomianya pada 2060.

Skema ini memungkinkan pemerintah tingkat provinsi untuk menetapkan batas polusi untuk bisnis besar untuk pertama kalinya dan memungkinkan perusahaan membeli hak pengeluaran karbon dari perusahaan lain yang memiliki jejak karbon yang lebih rendah.

Program yang awalnya akan diluncurkan pada 2017, diharapkan dapat menurunkan emisi secara keseluruhan dengan membebani biaya lebih mahal bagi perusahaan pembangkit energi yang banyak mengeluarkan jejak karbon. Sistem ini diharapkan dapat melampaui sistem emisi di Uni Eropa sehingga menjadi skema perdagangan emisi (ETS) terbesar di dunia.

"Aturan untuk pengelolaan perdagangan emisi karbon mulai berlaku pada Senin (1/2)," lapor kantor berita Xinhua.

Saat ini di Tiongkok tercatat ada lebih dari 2.200 perusahaan pembangkit energi yang mengeluarkan lebih dari 26.000 ton gas rumah kaca setiap tahunnya. Saat ini perusahaan-perusahaan pembangkit energi bisa saling memperdagangkan kuota emisi mereka.

Target Beijing

Beijing telah berjanji untuk mencapai target puncak emisi sebelum 2030 dan menjadi negara karbon netral 30 tahun kemudian.

Walau skema perdagangan emisi ini telah diluncurkan, para ahli memperingatkan Tiongkok karena pada kenyataannya saat ini Negeri Panda itu tengah memperluas produksi batu bara serta rencana untuk mengekang emisi dari tujuh industri lain dibatalkan.

"Tiongkok sedang menargetkan pengembangan energi nol karbon yang ambisius dan telah menetapkan tujuan jangka panjang untuk menjadi negara dengan karbon netral, tetapi pasar karbon yang dibentuk saat ini tak akan memberi banyak berperan dalam mewujudkan ambisi itu," komentar Lauri Myllyvirta, seorang analis utama di Centre for Research on Energy and Clean Air yang bermarkas di Helsinki, Finlandia.

"Skema ini bisa menjadi alat penting di masa depan, dan bisa sangat cepat (mencapai karbon netral) jika pemerintah memutuskan untuk segera menegakkan aturannya," imbuh Myllyvirta.

Saat ini sekitar 60 persen kebutuhan listrik di Tiongkok masih dipasok oleh batu bara dan lobi dari sektor industri ini yang kuat, diperkirakan akan berupaya keras untuk mendapatkan batasan karbon yang menguntungkan mereka.

Zhang Jianyu, wakil presiden dari LSM Environmental Defense Fund China, memperingatkan bahwa hukuman bagi perusahaan yang melebihi kuota emisi juga terlalu rendah untuk dijadikan alat pencegah pelanggaran.

Emisi gas rumah kaca Tiongkok pada 2019 diperkirakan mencapai 13,92 miliar ton atau sekitar 29 persen dari total emisi dunia.

Proyek pembangunan pembangkit energi batu bara baru juga terus melonjak meski ada perjanjian untuk menurunkan emisi. Li Shuo, seorang ahli energi di Greenpeace China, mengatakan bahwa produksi batu bara kembali ke tingkat yang tercapai antara periode 2012-2014, saat emisi karbon mencapai puncaknya. AFP/I-1