Tinjau Ulang Izin Sejuta Hektar Lahan Sawit

JAKARTA -Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas temuan satu juta hektar lahan kebun sawit di hutan primer dan hutan gambut. Temuan itu mengindikasikan belum maksimalnya kinerja tim moratorium izin.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya menyebutkan, dari satu juta lahan tersebut memang ada yang sudah mengantongi izin, namun dalam hutan tutupan sawit. Sedangkan, sebagian lagi diduga kuat belum mengantongi izin.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebuanan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, seluruh izin harus ditinjau ulang. Jika tidak sesuai, maka perlu dilakukan tindakan hukum dan pencabutan izin.

"Pemerintah harus melakukan verifikasi faktual serta mencabut izin perusahaan yang izinnya tidak sesuai prosedur,"tegasnya dalam diskusi soal Temuan Sejuta Hektar di Hutan Primer dan Lahan Gambut di Jakarta, Selasa (10/9).

Teguh mengaku, sudah menyampaikan temuan ini ke sejumlah kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta lembaga terkait lainnya.Berkas yang diberikan lengkap dengan nama perusahaan, luas dan lokasinya.
Halaman Selanjutnya....