Tingkatkan Penciptaan Desa Mandiri

Sekitar 82 persen masyarakat desa bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

JAKARTA - Penurunan angka kemiskinan di perdesaan sangat bergantung pada sinergitas antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kesesuaian program dua lembaga tersebut menjadi kunci sukses pengentasan kemiskinan di desa.

Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, mengakui sekitar 82 persen masyarakat desa bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ketiga sektor ini memiliki andil besar untuk menyejahterahkan masyarakat di desa.

"Itulah alasannya sehingga kami datang mengikuti Rakernas ini, untuk menyesuaikan program kami dengan Kementan demi mengentaskan kemiskinan dan menciptakan desa mandiri sebanyak mungkin," tegas Eko dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementan di Jakarta, Senin (14/1).

Rakernas ini dibuka secara resmi Menteri Pertanian dan dihadiri oleh 1.500 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota sentra produksi pangan, Danrem dan Dandim sentra produksi pangan, Kepala Divisi Regional Perum Bulog Provinsi seluruh Indonesia, Jajaran lingkup Kementerian Pertanian dan undangan lainnya.

Eko melanjutkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan akan mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan menciptakan 2.000 desa mandiri. Namun, dari hasil sensus potensi desa Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Mei 2018 pemerintah telah mengentaskan 6.700 desa tertinggal dan menciptakan 2.600 desa mandiri. Itu berarti target hingga 2019 sudah tercapai.

Sementara itu, tahun lalu untuk pertama kalinya penurunan angka kemiskinan di desa lebih cepat dari penurunan kemiskinan di kota. Penurunan angka kemiskinan di kota hanya mencapai 580 ribu jiwa sementara di desa mencapai 1,2 juta. Tren diharapkan terus dijaga melalui sinergitas dua kementerian agar pengentasan desa tertinggal, penciptaan desa mandiri dan kemiskinan di desa terus ditingkatkan.

Program "#BEKERJA"

Menteri Pertanain, Amran Sulaiman, mengatakan selain mendorong berbagai program lainnya, tahun 2019 Kementan kembali melaksanakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) dengan membagikan bantuan 20 juta ekor ayam kepada petani miskin, santri tani, dan lainnya melalui 400.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.

Selain ayam, paket bantuan juga memberikan bantuan benih/bibit tanaman hortikultura dan perkebunan yang dirancang dalam cluster atau kawasan. "Setelah bantuan didistribusikan, petani miskin tersebut akan terentaskan dari kemiskinan dan meningkat kesejahteraannya," ungkap Amran.

Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat 0,22 persen dari 102,03 pada 2014 menjadi 102,25 pada 2018 dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) meningkat 5,39 persen dari 106,05 pada 2014 menjadi 111,77 pada 2018. Daya beli petani naik dan kesejahteraan petani semakin meningkat;

Seiring dengan itu pula, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun 10,87 persen dari 17,74 juta jiwa pada Maret 2013 menjadi 15,81 juta jiwa pada Maret 2018 yang menunjukkan andil besar pembangunan pertanian dalam menekan kemiskinan di perdesaan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Edy Prabowo, meminta Kementan untuk tidak hanya fokus pada sektor pangan, tetapi juga menyasar sektor lainnya seperti perkebunan dan peternakan. Disebutkan Edy, impor susu RI sangat besar hingga mencapa 80 persen dari total kebutuhan. Untuk itu pengembangan sapi perah perlu dipacu.

"Hal serupa juga dengan sektor perkebunan, yang mana dalam berapa tahun terakhir lesu. Impor kakao kita tinggi, Kementan harus fokus juga ke dua sektor ini," pungkasnya.ers/E-10