Tingkatkan Pembentukan Posko Covid-19 di Daerah

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah meningkatkan pembentukan dan kinerja posko penanganan Covid-19 ketika diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Ini harus dilakukan untuk mengatasi kenaikan kasus.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (29/6), menjelaskan penting untuk melihat hingga tingkat terkecil, karena permasalahan mungkin saja berbeda. Hal itu menjadi faktor penting dalam menentukan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.

"Contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jawa Barat. Jika dilihat di tingkat kabupaten/kota hanya dua kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah. Angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah," jelas Wiku.

Kinerja Posko

Karena itu penting bagi seluruh provinsi, terutama yang memiliki kasus tinggi untuk terus memantau penanganan di kabupaten/kota dalam memberikan instruksi terhadap desa atau kelurahan yang berada di bawahnya meningkatkan pembentukan dan kinerja posko.

Secara nasional, tambah dia, jumlah posko terbentuk terus meningkat selama delapan pekan terakhir. Jumlah posko bertambah 1.166 dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko. Jika dilihat pada lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.

DI Yogyakarta, tambah dia, menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi yaitu sebesar 89,61 persen meski penambahan poskonya cenderung stagnan selama delapan pekan terakhir. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen kelurahannya yang sudah membentuk posko.

Menurut Wiku, perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi, mengingat pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan posko adalah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif.

"Dimohon seluruh provinsi ini kembali aktif membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko sehingga PPKM Mikro dapat berjalan efektif," tegas Wiku.

Masyarakat diminta terlibat dalam meningkatkan perkembangan kinerja posko secara konsisten dan tidak hanya pada saat situasi genting.

"Bila kita lengah, butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah 6-7 minggu," kata Wiku.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengemukakan varian delta enam kali lebih cepat menular bila dibandingkan dengan varian alfa.

"Kenaikan kasus kita sangat signifikan dibanding Desember 2020 dan Januari 2021. Penyebabnya mobilitas tinggi di Ramadhan dan libur Idul Fitri serta protokol kesehatan yang kendor," katanya.

Siti Nadia menambahkan sebuah jurnal di Australia melaporkan kecepatan penularan varian delta jika dihitung berdasarkan waktu berkisar 10 sampai 15 detik. "Sehingga orang yang berpapasan tanpa pakai masker sudah bisa membuat orang itu positif atau tertular," katanya.

Sementara varian yang lama membutuhkan waktu 10 sampai 20 menit untuk bisa membuat seseorang bisa terpapar. "Delta ini bisa 10 kali kali lipat kecepatan penularannya dari varian lama (Wuhan)," katanya.

Selain itu, Siti Nadia mengatakan masyarakat diimbau menggunakan masker ganda untuk mengantisipasi risiko penularan sejumlah varian baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

"Mengapa masyarakat perlu memakai masker ganda? Bila perlu menggunakan masker double karena masker kain saja di bagian kiri-kanannya masih ada yang bolong, yang sangat memungkinkan terjadi penularan," katanya.