Tingkatkan Pelayanan, BPLJSKB Ditetapkan Sebagai BLU

"Terdapat 7 pelayanan yang saat ini dilaksanakan oleh BPLJSKB, yaitu: Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Uji Sampel Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor Konversi, Pengujian Modifikasi, Pengujian Emisi CO2 dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pengujian terhadap pengembangan prototype teknologi kendaraan bermotor," jabarnya.

Di samping itu, kata Amirulloh, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sedang mengusahakan untuk penambahan fasilitas pengujian kendaraan berstandar internasional pada BPLJSKB melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Proving Ground yang direncanakan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025.

Dengan penambahan fasilitas pengujian tersebut, diharapkan akan meningkatkan pelayanan pengujian pada BPLJSKB, dimana saat ini BPLJSKB menghadapi tantangan dan juga peluang berupa, perkembangan regulasi dan teknologi pada kendaraan bermotor yang mengacu pada standar internasional. Lalu Tingginya kebutuhan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dari pembuat/perakit atau pengimpor kendaraan bermotor di wilayah Indonesia maupun regional ASEAN. Dan terbatasnya fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di wilayah regional ASEAN.

"Posisi sampai dengan Bulan Oktober 2022, realisasi Pendapatan PNBP yang telah diterima oleh BPLJSKB adalah sebesar Rp15,158 Miliar dari Target Pendapatan PNBP 2022 sebesar Rp15 Miliar atau 101,06%. Hal ini tentunya merupakan prestasi yang membanggakan karena BPLJSKB dapat memenuhi target tahunan Pendapatan PNBP Tahun 2022. Kemudian seiring dengan peningkatan pelayanan dan jumlah pelayanan pengujian, pada tahun 2023 diproyeksikan BPLJSKB akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp20,7 Miliar," lanjut Amirulloh.

Sementara itu, Kepala BPLJSKB, Yusuf Nugroho menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan segenap tim yang memberikan dukungan dari awal pengajuan hingga terbitnya SK Menteri Keuangan tersebut.
Halaman Selanjutnya....