Tindak Tegas Pejabat yang Selewengkan Anggaran

JAKARTA - Tindakan para pejabat di daerah yang hanya memperkaya diri sendiri perlu diusut secara tuntas. Aparat penegak hukum harus menindaknya dengan tegas agar upaya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui APBD dan dana otonomi khusus (otsus) terealisasi. Dengan demikian, daya saing ekonomi daerah meningkat.

"Kami mendorong KPK untuk lebih intensif menginvestigasi oknum-oknum pejabat daerah di Papua yang terindikasi memperkaya diri secara illegal dengan menyalahgunakan wewenang jabatan, sebagaimana KPK lakukan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe," tegas tokoh muda dari Kabupaten Keerom, Papua, Ferdinan Fernando Asso, melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (16/12).

Namun, lanjutnya, untuk solusi jangka panjang, dia sepakat apabila KPK dalam rangka melaksanakan fungsi proteksi atau pencegahan korupsi, dapat membentuk "Kampung Antikorupsi" di sejumlah kabupaten/ kota di Papua.

Melalui Kampung Anti Korupsi ini, menjadi semacam lembaga pendidikan informal bagi para pengelola dana desa, para pemuka adat, para pemuda dan pelajar, tentang cara-cara mengelola dana pembangunan Kampung secara baik dan benar, serta dapat mereduksi potensi korupsi di tingkap masyarakat sebagai para penerima manfaat dana Otsus.

Dengan itu masyarakat sendiri bisa mengawasi program pembangunan kampung. Disebutkannya, ada dua program pembangunan yang dikenal di kampung. Yaitu program dana desa yang sumber dananya dari Pusat, dan program ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).