Tim Advokat Eks Pilot Merpati: Aset PT. Merpati Nusantara Airlines Harus Diprioritaskan untuk Membayar Hak Pekerja

Meskipun sudah ada Hakim Pengawas dan Kurator, agar hak eks pilot, pramugari, dan pegawai lainnya benar benar menjadi prioritas pembayaran, pendampingan dan pengawasan oleh kementerian/lembaga terkait, DPR, dan instusi nasional HAM.

"Ini bukan sekedar aksi korporasi, tetapi ada tanggungjawab negara. Untuk itu Kantor Staf Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Komisi 6 DPR dan Komnas HAM perlu melakukan pendampingan kepada PT PPA dalam pemenuhan hak hak eks pilot dan pegawai PT MNA lainnya," beber Gunawan.