Testing dan Tracing Cegah Penularan Meluas

JAKARTA - Testing dan tracing mencegah penularan Covid-19 meluas. Peningkatan proses tersebut dapat mencegah adanya klaster-klaster baru. Demikian disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Selasa (1/2).

"Ini juga merupakan usaha untuk mendeteksi lebih awal gejala Covid-19 yang diderita oleh tiap-tiap individu. Hal ini penting untuk mencegah keterlambatan penanganan kasus," ujarnya. Dia menambahkan, saat ini Covid-19 varian Omicron memiliki persebaran lebih cepat, namun cenderung tidak bergejala.

Siti menyebut, kemampuan deteksi Indonesia dalam testing dan tracing jauh di atas anjuran WHO. Dia menyebut, per tanggal 30 Januari 2022, jumlah orang yang dites mencapai 5,75 per 1.000 penduduk per pekan. "Angka ini jauh di atas anjuran WHO, yakni 1 per 1.000 penduduk per pekan," jelasnya.

Lebih jauh, Siti Nadia menerangkan, adanya tren kenaikan kasus disebabkan peningkatan testing dan tracing. Positivity rate mingguan terakhir sebesar 3,65 persen. Dia menekankan, sebaiknya data dilihat dalam 7 hari terakhir. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan, sehingga kesimpulan yang didapat lebih komprehensif.

"Jadi, jangan terfokus dengan data harian saja. Hal ini agar kita dapat melihat data secara utuh, sehingga memperoleh informasi yang tepat," katanya. Siti memastikan, kementerian telah menyiapkan kapasitas tempat tidur perawatan Covid-19. Hal ini untuk mengantisipasi angka kasus dalam satu pekan terakhir.

"Secara nasional, total ketersediaan tempat tidur perawatan Covid-19 saat ini berjumlah 78.825. Ini dapat ditingkatkan maksimal 156.847 tempat tidur. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir, kapasitasnya masih cukup banyak," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Sally A. Nasution, mendukung diadakannya vaksinasi booster Covid-19. Dia mengajak masyarakat tidak perlu ragu atau takut dalam menjalani vaksinasi booster sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.

"Kepada masyarakat yang mengalami efek samping untuk segera melapor ke nomor telepon yang telah disiapkan atau fasilitas Iayanan kesehatan masyarakat terdekat," ucapnya.