Tes PCR Harus Diperbanyak bila Ingin Kendalikan Covid-19

Menghadapi kondisi tersebut, upaya-upaya pemerintah juga dinilai belum maksimal karena masih belum meratanya jumlah testing Covid-19.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk disiplin terhadap kebijakan dan protokol kesehatan belum terlihat. Edukasi yang diberikan pemerintah belum berdampak.

Untuk mengupas terkait perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia itu, Koran Jakarta mewawancarai Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Berikut petikan wawancaranya.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, apa penyebab ini bisa terjadi?

Saya melihat beberapa hal berdampak pada peningkatan kasus. Pertama, pengetesan kita masih sedikit. Kedua, memang positive rate-nya tinggi, dan ketiga, kepatuhan masyarakatnya kurang. Itu yang menyebabkan jumlah kasus positifnya tinggi.

Dari ketiga hal tersebut, mana yang harus diutamakan?

Yang diutamakan adalah pengetesan harus banyak, karena dengan tes akan ditemukan kasus-kasus lain yang belum terdeteksi. Lalu, semua kasus harus diisolasi dengan benar dan orang yang suspect harus dikarantina. Kemudian, baru penduduk harus patuh pada protokol kesehatan. Kalau itu tidak dilakukan maka PSBB yang ketat. Bukan PSBB bercanda.

Terkait pengetesan dan pelacakan apakah sudah sesuai?

Yang tidak sesuai ini justru testing-nya. Belum mencapai standar, kalau pelacakan aktif dan pasif sudah bagus. Aktif itu lewat testing, pasif testing di fasilitas kesehatan, dan suspect-nya dikarantina. Sedangkan testing-nya belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kecuali Jakarta.

Perlu ditekankan juga, testing tetap semua pakai PCR. Kalau rapid test untuk screening dan itu boleh. Adapun saat ini reagen PCR-nya belum banyak, alatnya juga, dan transportasinya kurang banyak. Makanya, Indonesia mentok di 20.000 dan 30.000 tes. Katanya sekarang lagi diperbanyak.

Terkait kesadaran masyarakat, bagaimana strategi edukasi yang tepat?

Edukasi masyarakatnya jangan sekali dua kali. Harus sabar mengedukasi masyarakat karena masyarakatnya beragam tingkat pendidikan dan status sosialnya sehingga caranya berbeda.

Di sisi lain, pelaksanaan edukasinya belum maksimal. Apalagi melibatkan influencer itu tidak berdampak pendekatannya. Itu akan menimbulkan dan dianggap hoaks. Pelibatan ahli komunikasi sangat dibutuhkan, terutama strateginya dibanding influencer ini.

Semua pejabat harus turun, Presiden sampai aparat negara turun. Jangan di kantor saja dan memberi contoh sebagai pejabat publik. Jadi, edukasi tetep harus dilakukan meskipun sulit dan tetap satu suara. Jangan masing-masing pejabat publik berbeda. Itu pendekatan yang tidak benar bagi masyarakat.

Terkait vaksin, sejauh mana ini akan efektif mencegah penularan?

Tunggu hasilnya dan jangan menebak-nebak. Jika uji coba fase tiga jelek kan vaksin tidak akan diproduksi. Uji klinis fase satu dan dua kan bagus. Dilihat fase tiga kalau bagus diproduksi, kalau tidak bagus ya jangan diproduksi. Jika vaksin tidak ada, justru akan menimbulkan masalah di tahun 2021, yang artinya wabahnya panjang dan harus dilakukan sesuatu.

Bagaimana cara melihat vaksin ini efektif atau tidak?

Uji klinis fase satu dan dua efikasinya bagus. Maka dilanjutkan ke tahap ketiga. Dilihat juga safety atau keamanannya. Kalau aman dan efek sampingnya ringan semua ya bagus. Vaksin efikasi harus diumumkan. Efikasi itu apa yang jadi ukuran. Ukurannya bukan yang disuntik tercegah dari Covid-19. Ukurannya adalah antibodi yang terbentuk berapa persen. Akan melindungi dari yang disuntik tidak, nah daya perlindungan yang dibutuhkan.

Efek samping dalam vaksin selalu ada. Ada yang ringan sampai berat. Kalau yang di tes dari 10.000 tidak berhasil satu, boleh lanjut. Kalau banyak ya tidak boleh. Tapi biasanya kalau uji klinis fase satu dan dua aman, yang ketiga juga biasanya aman. n m aden ma'ruf/P-4