Ternyata Ini Strategi Pemerintah untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah Saat PTM Terbatas

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan strategi yang akan dilaksanakan pemerintah guna mencegah terjadinya klaster Covid-19 di sekolah selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Menurut penjelasannya, pemerintah akan berkonsentrasi melakukan dua strategi pengendalian Covid-19, yaitu strategi protokol kesehatan (perubahan perilaku atau 3M) dan strategi deteksi atau surveilans atau 3T.

"Kita ingin melakukan strategi surveilans (3T atau deteksi) tadi, khusus untuk aktivitas belajar mengajar. Nanti kalau ini berhasil, kita akan mereplikasi ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan sebagainya," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan, bahwa strategi surveilans di satuan pendidikan dimulai secara masif sejalan dengan PTM terbatas untuk menekan kerugian jangka panjang bagi peserta didik.

"Kita sadar bahwa kita harus melakukan/mulai pembelajaran tatap muka ini karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda, makanya kita fokus sekali melakukan advanced surveillance untuk khususnya aktivitas [pembelajaran] tatap muka ini," tuturnya.

Budi menerangkan, pemerintah akan secara aktif mencari kasus dengan tujuan deteksi di satuan pendidikan dengan menggunakan metode sampling.

"Kita tentukan di tingkat kabupaten/kota, berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka. Dari situ kita ambil 10 persen untuk sampling, kemudian dari 10 persen ini kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan,Jadi kecamatan mana yang banyak sekolahnya otomatis dia akan lebih banyak (sampel)," ujarnya.

Budi menambahkan, sampling berdasarkan kecamatan itu dilakukan lantaran para epidemiolog menyampaikan bahwa penularan lebih berpotensi terjadi di antar kecamatan. Sebab itu wilayah epidemiologis per kecamatan harus dimonitor secara ketat.

Selanjutnya, Menkes menyebut pemerintah akan melakukan tes PCR kepada 30 orang siswa dan 3 orang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk setiap sekolah yang akan rutin dilakukan minimal satu kali per bulan.

Dari pengujian itu, kata Budi, nanti kita lihat hasilnya jika terdapat sekolah yang memiliki kasus positif di bawah satu persen, maka PTM akan berjalan normal.

"Kita cari kontak eratnya, yang positif Covid-19, lalu dikarantina, yang kontak erat kita isolasi, kemudian sekolahnya tetap berjalan," ucapnya.

Namun, untuk sekolah dengan positivity rate-nya antara 1-5 persen, maka pemerintah akan melakukan tes terhadap semua anggota rombongan belajar dan mereka akan dikarantina, sementara PTM terbatas tetap berjalan.

"Tapi kalau yang (positivity rate) di atas 5 persen, kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebarkan. Sekolahnya kita ubah menjadi online dulu, menjadi daring dulu selama 14 hari," katanya.

Budi mengatakan, langkah tersebut memastikan bahwa surveilans dilakukan di level yang paling kecil. Jika terbukti ada penularan masif maka hanya sekolah yang bersangkutan yang akan ditutup, sedangkan sekolah dengan prokes yang baik akan tetap melakukan PTM terbatas.

"Kita memastikan bahwa surveilans itu dilakukan di level yang paling kecil. Kalau ada kemungkinan itu outbreak/meledak di sana, kita kuncinya satu sekolah saja. Enggak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah yang lain, yang kebetulan prokes-nya bagus tetap bisa jalan," tuturnya