Terlambat Hadiri Rapat, Menteri Sakurada Didesak Mundur

TOKYO - Menteri Jepang untuk urusan Olimpiade dan paralimpik, Yoshitaka Sakurada, meminta maaf secara terbuka pada Sabtu (23/2) karena pada Kamis lalu terlambat tiga menit saat menghadiri rapat kerja dengan parlemen.

Anggota parlemen dari kubu oposisi menyebut keterlambatan Sakurada menunjukkan sikap tidak hormat serta menyebabkan rapat komite anggaran tertunda lima jam akibat protes.

Para anggota legislatif itu sangat marah terhadap Sakurada yang mereka sebut melakukan sejumlah kesalahan berturut-turut.

Pekan lalu, Sakurada menyatakan kekecewaannya setelah perenang andalan Jepang di Olimpiade, Rikako Ikee, didiagnosa mengidap leukemia. "Dia adalah calon peraih medali emas (di Olimpiade Tokyo 2020), seorang atlet yang sangat kami harapkan. Saya sangat kecewa," ujar Sakurada saat itu.

Tak lama setelah pernyataan itu, Sakurada didesak minta maaf.

Tahun 2016, Sakurada juga memicu kemarahan publik karena menyebut para perempuan yang dipaksa memberikan layanan seksual pada prajurit Jepang saat perang dunia sebagai "pelacur profesional".

Tak cuma itu, tahun 2017, setelah ditunjuk sebagai Menteri Urusan Keamanan Siber, Sakurada mengaku tak pernah mengoperasikan komputer. Ia mengaku selalu mendelegasikan tugasnya kepada bawahan.

Masyarakat pun dibuat heboh dengan pernyataan tersebut. Sebab, perannya sebagai Head of Cybersecurity sejatinya menuntut Sakurada untuk melek teknologi. Pengoperasian komputer bisa dibilang sebagai kemampuan dasar yang perlu dikuasai.

Kelompok oposisi pun terus mendesak Sakurada lengser dari pemerintahan.

Meski terlambat hadir dalam rapat tak dianggap sebagai kesalahan kultural yang mengerikan. Oposisi menyebut insiden terakhir sebagai bagian tak terpisahkan dari segala kesalahan Sakurada.

Dalam jajak pendapat terkait kompetensi Sakurada, 65 persen responden di Jepang menyebutnya tak pantas menyandang jabatan menteri. Survei itu diterbitkan koran Asahi Shimbun, pekan lalu.

Sakurada ditunjuk menjadi menteri urusan Olimpiade, Oktober 2018. Salah satu tugasnya adalah mencegah serangan siber mengganggu Olimpiade yang bakal digelar di Tokyo tahun 2020.AFP/ang/P-4