Tata Ulang Kebijakan Anggaran

JAKARTA - Pemerintah harus menyiapkan langkah strategis menghadapi perkembangan perekonomian global meskipun prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling resilen. Jika tak ada langkah antisipasi serius, ekonomi RI dikhawatirkan bisa terdampak serius.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia ini sebagai peringatan bagi para pembuat kebijakan maupun masyarakat. Revisi tersebut harus ditanggapi secara serius.

Kondisi perekonomian global pasti akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, volatilitas atau stabilitas nilai tukar rupiah, serta pemulihan ekonomi di dalam negeri. Sebab, ancaman inflasi yang tinggi bisa menggerus daya beli masyarakat.

"Dampak lainnya bisa menciptakan kemiskinan baru dan juga bagi perusahaan akan membuat beban biaya produksi bahan baku akan meningkat, dan ada kenaikan suku bunga membuat cost of fund atau biaya pinjaman itu juga akan menjadi beban yang akan diteruskan oleh konsumen akhir," ujar Bhima di Jakarta, Kamis (9/6).

Karena itu, Bhima menilai pemerintah perlu menata ulang kebijakan anggaran yang harus difokuskan untuk stabilitas harga energi dan pangan di dalam negeri serta menurunkan kebergantungan terhadap impor.

Penataan kembali kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha dengan insentif pajak dan nonfiskal yang bisa mendorong penguatan daya beli, khususnya pelaku UMKM yang mulai bangkit saat ini. Selain itu, penataan ulang tersebut untuk meningkatkan jaring pengaman sosial.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu yang paling resilen di tengah berbagai risiko global. Meski demikian, Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) Juni 2022, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 menjadi 5,1 persen dari prediksi sebelumnya sebesar 5,2 persen.

Jaga Pertumbuhan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan proyeksi tersebut masih berada dalam kisaran outlook pemerintah yakni 4,8 persen hingga 5,5 persen. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengemukakan perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas.

"Perekonomian Indonesia terus menunjukkan resilensi di tengah gejolak global yang terjadi. Selain menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat mengembalikan output ke level prapandemi sejak 2021, kinerja ekonomi domestik di tahun ini juga terus menguat antara lain didukung situasi pandemi yang terus terkendali," ujar Febrio.

Lebih lanjut, Febrio menjelaskan pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan membuat situasi pandemi menjadi kondusif sehingga memberikan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Salah satu caranya dengan mendorong vaksinasi yang kini sudah mencapai 74,2 persen populasi untuk dosis pertama dan 62,1 persen untuk dosis lengkap.

Selain itu, Febrio mengungkapkan APBN tetap diarahkan untuk menjadi instrumen penting merespons dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi shock absorber. APBN akan terus diarahkan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, serta terjaganya pemulihan ekonomi.