Tata Kelola Pupuk Harus Dibenahi

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen menjaga stok dan keterjangkauan harga pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas lahan petani. Di sektor perkebunan, petani sawit meminta intervensi pemerintah karena harga pupuk non subsidi naik signifikan 70-120 persen.

Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (PSP Kementan), Gunawan menjelaskan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis bagi pertanian. Tidak saja mempengaruhi capaian produksi. Tetapi berdampak sosial sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6063 Kecamatan, 489 Kabupaten dan 34 Provinsi.

Berkaitan pupuk bersubsidi, dikatakan Gunawan, tata kelolanya menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Di era 4.0 dimana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan. Hal ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

Menurut Gunawan upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan."Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi," ujarnya dalam webinar "Perbaikan Tata Kelola Pupuk: Realitas dan Fakta" di Jakarta, Jumat (29/10).

Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57-26,18 juta ton atau senilai 63-65 triliun rupiah dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87-9,55 juta ton dengan nilai anggaran 25-32 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....