Tata Kelola Peternakan Bermasalah

JAKARTA - Tata kelola dunia peternakan masih bermasalah sehingga mengakibatkan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) mudah menyebar. Dari laporan Kementerian Pertanian (Kementan), puluhan ribu ternak di 16 provinsi tertular penyakit mematikan ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, menilai perlu ada langkah kebijakan ekstrem atau fundamental dalam penanganan wabah PMK di Indonesia. Sebab, tata kelola dunia peternakan di Tanah Air masih belum baik, mulai dari pengawasan oleh pemerintah hingga distribusi daging sapi oleh para peternak dan penjual di tingkat masyarakat.

"Ini problem kita. Dunia peternakaners kita masih kacau. Untuk itu, jika terjadi problem terus-menerus, saya katakan harus ada kebijakan yang ekstrem. Fundamental. Kalau saya sih kalau (sapi) sudah sakit ya musnahkan saja. Kalau dimusnahkan, berarti berikan alternatif. Negara memberikan pergantian terhadap ternak-ternak yang dimusnahkan," ujar Dedi dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Kamis (26/5).

Dedi menyoroti lemahnya sisi pengawasan pemerintah. Fungsi kontrol dinilainya tak efektif lantaran minimnya tenaga teknis yang melayani kesehatan hewan di berbagai daerah, khususnya tingkat kabupaten/ kota.

"Tenaga teknis ini semakin tidak ada. Di pusat masih ada jaminan peternakan dipegang oleh dokter hewan. Bapak cek di daerah, kabid atau stafnya bukan yang dokter hewan yang mengerti, lebih mengedepankan pendekatan struktural itu," ujar Dedi.
Halaman Selanjutnya....