Tarif Tinggi Ojek Daring Berpotensi Blunder

JAKARTA - Rencana Kementerian Perhubungan menetapkan tarif tinggi dalam aturan baru ojek dalam jaringan (daring) atau online dinilai berpotensi menimbulkan blunder bagi pemerintah.

Tarif yang tinggi akan menggerus elektabilitas petahana karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan jumlah konsumen secara signifikan sehingga ikut menurunkan jumlah order di kalangan mitra (pengemudi).

"Kalau banyak konsumen meninggalkan ojek daring, ini bisa membahayakan industri digitalnya dan akhirnya berimbas juga terhadap mitra pengemudi yang sepi order. Ini sangat merugikan bagi petahana," kata pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, di Jakarta, Rabu (6/2).

Regulasi yang ditargetkan rampung pada Maret tahun ini, kata Faisal, sudah menjadi perbincangan umum bahwa rencana itu merupakan strategi petahana meraup suara dari para pengemudi. Hal ini karena mereka dianggap cukup signifikan dan solid untuk memberikan dukungan suara. "Padahal jumlah konsumen jelas lebih banyak ketimbang jumlah mitra pengemudi transportasi daring," kata Faisal.

Terlebih, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menghadiri silaturahmi nasional dengan para mitra Go-Jek dan Grab di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, pada pertengahan Januari lalu.
Halaman Selanjutnya....