Tarif Pajak Karbon Harus Sesuai dengan Tarif Global

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang akhirnya menunda penerapan pengenaan pajak karbon dinilai akibat sikap terburu-buru mematok tarif. Dalam perkembangannya, tarif itu sangat jomplang dibanding dengan yang ditetapkan negara lain.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas, mengatakan kebijakan harus dipersiapkan sebaik mungkin sebelum diterapkan.

"Pemerintah harus punya roadmap yang jelas untuk mendukung peralihan ke energi bersih ini, sehingga turunannya seperti pajak karbon lebih jelas. Kebijakan untuk mengembangkan energi terbarukan, juga harus tegas mengatasi kekuatan yang punya kepentingan dengan energi fosil. Pelonggaran dan insentif diperlukan untuk mendorong peralihan ini," kata Gitadi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah sebaiknya menyesuaikan harga karbon dengan target penurunan emisi di 2025 dan 2030.

Besaran tarif harus disinkronkan dengan rencana dan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Selain itu, perlu diperkuat kesiapan institusi untuk melaksanakan pajak karbon.
Halaman Selanjutnya....