Tarif MRT Dibahas Pekan Ini

Penentuan tarif MRT tidak boleh hanya satu moda saja, tetapi juga mempertimbangkan integrasi antarmoda.

JAKARTA - Tarif mass rapid transit atau moda raya terpadu (MRT) akan dibahas oleh Gubernur DKI Jakarta dengan Dewan. Tarif akan disubsidi oleh APBD DKI Jakarta, sehingga harus seizin DPRD DKI Jakarta.

"Insya Allah, akhir Maret akan dioperasikan. Awal pekan ini, kita akan mulai konsultasi pada dewan. Tim sudah menyiapkan data-datanya. Mereka nanti akan membicarakan dengan DPRD. Baru kemudian nanti tarif diumumkan," ujar Anies di Monumen Nasional (Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2)).

Pembahasan tarif angkutan umum ini, ungkapnya, memiliki unsur subsidi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Sehingga, penentuan tarif MRT harus melewati proses persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, penentuan tarif tidak boleh hanya satu moda saja. Namun, perhitungan tarif ini harus mempertimbangkan integrasi antarmoda. Terlebih, baru sebagian wilayah Jakarta saja yang ter-cover moda transportasi umum massal itu.

"MRT baru melayani 16 kilometer, di antara itu ada sambungannya dengan Transjakarta, ada sambungannya dengan bus dalam kota dan angkutan-angkutan dari sekitarnya," ucapnya.

Dia mengatakan pemberian subsidi berupa public service obligation (PSO) harus memperhitungkan integrasi antar moda itu. Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan integrasi antar moda, baik unsur fisik, rute, tiket dan manajemennya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengaku belum pernah membahas penetapan tarif MRT maupun LRT.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak bisa mengumumkan langsung tarif moda transportasi umum baru itu tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta.

"Mesti diskusi sama kita, karena tarif itu subsidi dari PSO. Duitnya darimana? Kan atas persetujuan kita. Misalnya, normal bayar 25 ribu rupiah. Karena ini rakyat, ya kita mau subsidi biar jadi 15 ribu rupiah. Sekian persen ini yang kita subsidi. Dia mau umumkan sendiri, ya ga bisa. Belum bahas sama kita," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sementara,Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan, besaran subsidi itu tidak boleh lebih besar dari harga yang dibayarkan masyarakat. Dia mencontohkan, jika tarif sebenarnya 18 ribu rupiah, maka subsidi pemerintah hanya 8.000 rupiah. Sisanya menjadi tarif yang dibebankan kepada masyarakat.

"Jangan kebalik. Kenapa? Karena tidak semua rakyat pakai subsidi ini, ada yang naik MRT ada yang tidak. Saya selaku anggota dewan menginginkan subsidi itu jangan sampai lebih dari 100 persen dari yang rakyat bayarkan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Dia mengungkapkan, tarif MRT yang saat ini diwacanakan sebesar 8.500 rupiah per 10 kilometer dianggap akan menyedot subsidi yang cukup besar. Dia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kembali tarif itu secara rasional meski ada tekanan dari operator MRT. pin/P-5