Target Lumbung Ikan Nasional Rp3,71 Triliun Mesti Diikuti Inovasi

JAKARTA - Target kontribusi Lumbung Ikan Nasional (LIN) yaitu PNBP sebesar 3,71 triliun rupiah per tahun harus diikuti dengan pembenahan layanan. Untuk itu, perlu inovasi dan kreativitas layanan publik agar target bisa dicapai dengan tetap memperhatikan kepuasan masyarakat perikanan terhadap layanan yang diberikan.

"Saya tetap optimistis dengan target yang ditetapkan oleh KKP tersebut. Sejumlah inovasi dan kreativitas terkait pelayanan dalam LIN, antara lain ketersediaan angkutan atau transportasi laut yang memadai," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (1/8).

Inovasi lainnya, menurut Abdul Halim, pelayanan pelabuhan yang prima dan transparansi berkenaan dengan sistem administrasi dan keuangan terkait layanan publik di sektor perikanan dan transportasi laut.

Sangat Melimpah

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan program LIN dapat berkontribusi kepada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 3,71 triliun rupiah per tahun karena potensinya sangat melimpah terkait dengan aktivitas sektor perikanan.

"Apabila keseluruhan (LIN) ini kita implementasikan akan ada penerimaan negara sekitar 3,7 triliun rupiah per tahun dari WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 718," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat koordinasi lintas kementerian/ lembaga yang digelar secara virtual, Rabu (28/7).

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718 (WPPNRI 718), meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur. Secara administratif, tercakup dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, dan sebagian Maluku.

Selain itu, ujar Menteri Trenggono, potensi penyerapan tenaga kerja untuk industri perikanan yang terkait dengan program tersebut di WPPNRI 718 dinilai cukup banyak, yaitu diperkirakan mencapai lebih dari 5.500 orang.

Trenggono mengungkapkan, KKP sudah merancang mekanisme penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang termasuk dalam area LIN.

Selain itu, tambah Abdul Halim, kebijakan untuk menerapkan inovasi sektor kelautan seperti produksi rumput laut menjadi bioplastik perlu pendampingan yang intensif kepada kelompok warga yang biasa menanam komoditas tersebut, dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.

"Konsep WPP (wilayah pengelolaan perikanan) bila diterapkan dengan tiga pendekatan sustainable and responsible fisheries, yaitu berbasis sains, manajemen yang baik, dan penegakan hukum yang adil, sudah lebih dari memadai," kata Abdul Halim.

Menurut dia, sebenarnya tidak perlu untuk membuat suatu penetapan kawasan tertentu khusus untuk membantu riset dan peningkatan produktivitas terhadap komoditas tersebut.

Hal itu, ujar dia, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebetulnya sudah ada penyebutan untuk kawasan seperti itu, misalnya program minapolitan berbasis produk perikanan tertentu, dan sekarang juga ada program kampung ikan.

Untuk selanjutnya, ia menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi pendampingan teknis kepada masyarakat dan pengembangan aspek kesejahteraan masyarakatnya supaya program jauh lebih bermanfaat dan berhasil sesuai target.

Sebelumnya, KKP menyebutkan komoditas rumput laut bisa digunakan untuk mengatasi sejumlah persoalan global seperti limbah plastik dan perubahan iklim, sehingga merupakan peluang bagi pengusaha sektor kelautan.

"Inovasi menjadi kata kunci dalam pengembangan produk turunan rumput laut," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Artati Widiarti.