Tangkuban Parahu Akan Dibuka Kamis

BANDUNG - Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar), akan dibuka pada Kamis (1/8) mulai pukul 07.00 WIB. Pembukaan ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pengelola. Syarat tersebut, pembersihan bekas debu di seluruh kawasan wisata, termasuk di kios-kios atau lapak pedagang kaki lima di sekitar Kawah Ratu.

"Kamis bisa dibuka asalkan sudah bisa dibersihkan dari sisa debu dalam radius 500 meter. Lalu, kesiapan evakuasi jika ada kejadian lagi, Rabu harus kembali melaporkan progres pembersihan," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/7).

Usai rapat koordinasi pejabat terkait dengan pengelola TWA Gunung Tangkuban Parahu, Ridwan Kamil, meminta kepada pengelola untuk memperbanyak papan pengumuman tentang tata cara evakuasi, hingga hal yang tidak boleh dilakukan selama berwisata. Ke depan harus membuat brosur yang bisa disebarkan kepada setiap pengunjung saat masuk kawasan.

"Buat grup WA antara pengelola, tokoh masyarakat, dan aparat setempat agar jika ada sesuatu bisa cepat koordinasinya. Unit reaksi cepat harus selalu siap," kata Ridwan Kamil.

Terima Masukan

Dalam pertemuan yang digelar tertutup itu, Gubernur Jabar mengakui menerima masukan dari asosiasi pengelola pariwisata terkait keluhan tingginya harga tiket masuk, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Tiket asing dibandrol sebesar 300 ribu rupiah per orang, jauh berbeda dengan tiket masuk turis lokal yang hanya 40 ribu rupiah per orang. Nanti dievaluasi harga tiket.

Direktur Utama PT Graha Rani Putra Persada (GRPP), Putra Kaban, menyatakan sanggup untuk memenuhi syarat yang diminta dan siap membuka kembali TWA Gunung Tangkuban Parahu mulai pukul 07.00 hari Kamis. Sekarang pun sudah dibersihkan, besok akan lapor membawa foto terkini yang sudah bersih kepada gubernur.

Putra mengatakan akan memperbanyak papan pengumuman dan membuat jalur evakuasi yang mudah diikuti oleh pengunjung jika terjadi peristiwa bencana. "Sesuai standard operating procedure (SOP) saja, kami tidak berani melanggar," jelasnya.

Terkait tiket yang dianggap terlalu mahal, menurut Putra, pihaknya hanya menjadi operaror saja yang berarti hanya melaksanakan keputusan dari pemerintah. "Saya juga protes dengan harga tiket yang mahal, tapi itu sudah menjadi keputusan. Diputuskan sejak zamannya Presiden SBY melalui peraturan pemerintah," jelasnya. tgh/N-3