Tambah Bantuan ke Partai Tak Jamin Korupsi Hilang

Belum Buat Laporan

Pada tahun anggaran 2006, lanjut Apung, berdasarkan audit BPK pada Kementerian Dalam Negeri ditemukan tiga DPP yang belum membuat laporan secara legkap dan sah senilai 125 juta rupiah. Menurut dia, kenaikan dana partai tidak akan menghilangkan masalah korupsi politik. Partai belum membangun sistem transparansi dan akuntabilitasnya.

Dana itu hanya untuk operasional kantor, sedangkan korupsi politik untuk aktivitas politik praktis seperti kampanye dan pemilu. "Jadi lebih baik batalkan kenaikan dana parpol itu agar APBN tidak semakin defisit," katanya. Sementara itu, peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengatakan menaikkan bantuan negara untuk partai bukan wacana baru. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sebelumnya telah melempar isu beserta perkiraan besaran kenaikan sejak 2015.

Bahkan, kenaikan pernah diwacanakan satu triliun rupiah per partai. Wacana tersebut kemudian timbul tenggelam dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara dan kuatnya penolakan publik. "Memberikan suntikan dana negara lebih besar kepada partai berangkat dari adanya masalah keuangan partai," ujar Almas. Partai, kata Almas, memang membutuhkan dana besar untuk menjalankan operasional tugas dan fungsinya.
Halaman Selanjutnya....