Tak Ada Titik Temu Pemerintah dan DPR

Dia ingin BNPB tetap ada nomenklaturnya. Sedangkan pemerintah sampai hari ini BNPB tidak ada. Artinya kalau BNPB tidak ada berarti bubar. Komisi VIII memandang BNPB justru perlu diperkuat karena melihat Indonesia rawan bencana. "Selama ini kami nilai BNPB mampu menanggulangi bencana alam maupun nonalam," tutur Yandri.

Dia menambahkan, penghentian pembahasan RUU Penanggulangan Bencana disepakati dalam rapat Rabu (13/4). Dalam rapat, pemerintah diwakili Menteri Sosial Tri Rismaharini dan perwakilan Kemenkumham, Kemenkes, dan Kemenkeu.

Dalam forum rapat panitia kerja sudah disampaikan bahwa pembahasan RUU Bencana dihentikan. "RUU Penanggulangan Bencana sudah dihentikan karena belum ada titik temu perlu nomenklatur BNPB atau tidak," ujar politikus Partai Amanat Nasional tersebut.