Sumur Resapan, Pemborosan dan Tak Efektif?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini berpacu dengan musim penghujan untuk mengebut pembuatan ribuan sumur resapan di Ibu Kota. Sumur-sumur resapan itu diharapkan menjadi andalan untuk pengendalian banjir yang dipastikan terjadi di DKI Jakarta. Banjir dan rob saat ini sudah terjadi di beberapa wilayah dan kondisi itu kemungkinan bakal semakin parah di awal tahun 2022 nanti.

Meskipun sumur resapan menjadi andalan untuk pengendalian banjir, tetapi pengerjaan tidak sesuai standar. Kondisi itu kini menjadi sorotan karena pembuatan ribuan sumur resapan menelan anggaran yang besar. Dengan kualitas pengerjaannya yang buruk maka uang rakyat bisa terbuang sisa-sia dan kenyamanan masyarakat di jalan raya akan terganggu bahkan terancam.

Seperti diketahui, pada 2021, ditargetkan membangun 25.647 titik sumur resapan. Sampai dengan 27 Oktober 2021, Pemprov DKI sudah membangun 12.482 titik sumur resapan. Program ini semula akan dilanjutkan pada 2022 dan sudah diajukan anggaran 322 miliar rupiah untuk membangun 26.000 sumur resapan, kemudian dikurangi menjadi 120 miliar rupiah pada pembahasan di Komisi D.

Namun, usulan anggaran itu ditolak DPRD DKI di Banggar Besar hingga akhirnya anggaran program sumur resapan tersebut dicoret dari anggaran 2022.

Kualitas sumur resapan menjadi sorotan setelah pada Rabu (8/12) tutup sumur resapan di kawasan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, jebol saat dilintasi mobil. Kondisi itu tentu membahayakan bagi pengguna jalan karena mengakibatkan sejumlah kendaraan terperosok.

Salah satu warga DKI Jakarta, Yori (39), menyayangkan kondisi tersebut. "Seharusnya Pemprov DKI Jakarta memberikan teguran keras kepada pihak kontraktor yang menyebabkan amblas," kata Yori ditemui di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (11/12).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, sebelumnya menyatakan akan memberikan sanksi bagi kontraktor yang tidak melaksanakan pembuatan sumur resapan sesuai prosedur.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 29 vendor yang menjadi rekanan untuk pembangunan drainase vertikal.

Normalisasi dan Tanggul

Sementara itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai program normalisasi sungai dan tanggul sebagai upaya yang paling tepat serta efektif mengendalikan banjir di Jakarta, terutama di wilayah pesisir utara.

Untuk normalisasi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menjelaskan program tersebut perlu digalakkan kembali pada Tahun Anggaran 2022 sehingga sungai dan kali bisa menampung air lebih banyak dari hujan lokal maupun kiriman dari hulu.

"Normalisasi yang paling benar menurut saya, kalau itu dijalankan dengan baik, pasti pengurangan banjir akan signifikan. Itu paling efektif karena sifatnya bisa menampung air lebih banyak," ujar Ida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (12/12).

Untuk di pesisir pantai utara Jakarta, kata Ida, penanganan yang paling tepat, yakni pembangunan tanggul yang kokoh untuk mengendalikan rob sehingga mengurangi dampak terhadap masyarakat setempat. "Kalau di pesisir utara, tetap efektifnya tanggul. Sebab setiap ada rob selalu banjir. Jadi, solusinya pembuatan tanggul yang kokoh sesegera mungkin," tutup Ida.