Sultan HB X Usulkan Bantuan untuk PKL, Seniman, dan Pelaku Wisata

YOGYAKARTA - Dalam rapat koordinnasi mengenai penambahan Bansos selama PPKM Darurat bersama Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan, Sabtu (17/7), Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengusulkan agar selain BST (Bantuan Sosial Tunai), pemerintah juga memberikan perhatian kepada pelaku usaha seperti PKL, warung-warung kecil, seniman, budayawan, pelaku wisata dan lainnya yang juga terdampak.

"Kami perlu BLT untuk warung, seniman, budayawan, pariwisata yang tidak bisa bergerak sama sekali. Kami kesulitan karena tidak seperti 2020 yang ada peraturan jelas terkait refocusing APBD, tahun 2021 ini tidak ada. Jadi kami minta Kemendagri untuk bisa mengeluarkan peraturan tersebut," ungkap Sri Sultan dikutip dari rilis Humas Pemda DIY.

Apabila disetujui, Sri Sultan menyebutkan akan mengeluarkan usulan refocusing anggaran ini bersama DPRD. Nantinya diharapkan upaya ini akan segera terealisasi agar penanganan warga terdampak Covid-19 lebih cepat teratasi.

Dalam kesempatan itu, Luhut secara resmi menjelaskan pemerintah sudah memutuskan untuk mengucurkan BST untuk Mei-Juni sebesar 300 ribu rupiah per bulan.

Sementara, Kadinsos DIY Endang Patmintarsih yang dihubungi melalui telepon, Jumat (16/7) menjelaskan BST DIY akan dialokasikan kepada 127.400 KPM di DIY.

Angka ini adalah angka yang sama dengan data penerima BST pada Januari, Februari, Maret, dan April lalu. Namun, angka ini masih terus berproses sesuai dengan realisasi mengikuti berbagai kemungkinan. Karena bisa jadi, data sudah tidak relevan karena adanya kematian, perpindahan penduduk, dan lain sebagainya.

Masyarakat tidak perlu mendaftar karena data sudah usulan dari kabupaten/kota, kemudian sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini sudah diverifikasi Kementerian Sosial bersama Kemendagri guna mencocokan NIK. Setelah melalui proses itu, barulah muncul SK Dirjen untuk penerimaan BST.

Terkait dengan distribusinya, Endang menjelaskan, proses distribusi telah dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia. Namun ada hal yang harus digarisbawahi terkait distribusi BST ini, yaitu terkait dengan penumpukan antrean. Berkaca dari penyaluran BST tahun lalu yang menimbulkan kerumunan, Endang telah memikirkan dua metode distribusi. Melalui kantor pos cabang atau kelurahan.

"Kita mencari model supaya tidak ada penumpukan masyarakat. Ada dua opsi, di kantor pos dengan diatur jadwal dan prokes ketat serta dikawal Gusgas Covid-19 setempat atau lewat kelurahan. Memang kalau di kelurahan waktu distribusi semakin panjang karena akan menyebar tim, tapi lebih aman, akses lebih dekat juga," papar Endang.

DIY bersama PT Pos Indonesia, menurut Endang, sudah siap menyalurkan BST ini. Hanya saja, pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat untuk bisa secara resmi menyalurkan BST ini.

"Ini sebetulnya sudah bisa didistribusikan tetapi tinggal menunggu komando dari Kementerian Sosial. Kalau kami sudah siap. Saya sudah koordinasi dengan kabupaten/kota dan dengan PT Pos juga. Karena anggarannya dari PT Pos. Jadi PT Pos yang akan menjadwalkan, tentunya setelah ada perintah dari Kementerian Sosial," terang Endang.

Endang berharap BST ini nantinya oleh warga DIY bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan primer, terutama kebutuhan pangan. Karena perpanjangan ini memang bertujuan menyokong pangan masyarakat saat PPKM Darurat.

"Mohon digunakan yang seharusnya agar kita bisa melewati semua ini dengan aman. Jangan sampai ada kasus kelaparan, jadi memang harus dipergunakan sebagaimana mestinya," tutup Endang.