Strategi Terpadu Kunci Turunkan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andie Megantara mengatakan strategi terpadu merupakan kunci penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dari tahun 2022 hingga 2023, strategi tersebut berhasil menurunkan kemiskinan esktrem.

"Sepanjang tahun 2022 ini kita semua telah bekerja keras secara terpadu untuk merumuskan dan melaksanakan berbagai program yang mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyrakat, utamanya kelompok miskin ekstrem," ujar Andie, dalam Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024, di Jakarta, Senin (24/7).

Dia menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,74 persen pada September 2022. Sementara, berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia berada pada posisi 1,5 persen.

"Bahkan, BPS menyampaikan, provinsi yang sudah berhasil mencapai angka mendekati 0 persen kemiskinan ekstrem bertambah dari 6 provinsi menjadi 13 provinsi," tambahnya.

Andie mengungkapkan, strategi terpadu dari pemerintah telah melahirkan berbagai regulasi yang mengarusutamakan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Beberapa strategi terpadu lainnya mencakup pengurangan beban, pemberdayaan, dan pengurangan kantong kemiskinan.

Dia menambahkan, keberhasilan penurunan ekstrem selama periode 2022-2023 merupakan salah satu hasil atas keterpaduan dan sinergi serta kolaborasi antara berbagai pihak. Ke depan, semua pihak harus fokus pada ketepatan sasaran, komplementaritas program, interoperabilitas, dan ketepatan waktu intervensi.

"Apabila semua hal tersebut secara konsisten kita lakukan bersama-sama, maka saya optimistis dapat berdampak yang sangat signifikan pada perununan angka kemiskinan ekstrem," katanya.

Andie menjelaskan, adanya Forum Konsolidasi Nasional menjadi kesempatan mengevaluasi dan meningkatkan sinergi dalam implementasi program-program penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, keberhasilan selama periode 2022-2023 harus menjadi pemicu memastikan efektivitas kebijakan dan program.

"Sisa waktu kurang dari tahun menuju penghapusan kemiskinan ekstrem 2024. Pada waktu yang tersisa ini kita perlu bersama-sama menguatkan keterpaduan dan memiliki strategi yang tepat," tandasnya.

Berjalan Efektif

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyatakan optimistis bakal dapat mencapai target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. "Kami optimistis itu (angka kemiskinan ekstrem) akan turun hingga nol persen," tegasnya.

Nunung optimistis akan hal tersebut, setelah data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023 menyatakan terdapat 13 provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen, yang sebelumnya hanya terdapat enam provinsi pada September 2022.

Dia mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,12 persen pada Maret 2023, turun sekitar 0,62 persen dari 1,74 persen pada September 2022.

"Tentu Kemenko PMK memastikan strategi ini dapat berjalan dengan baik. Sinergi antara pusat dan daerah harus betul kita pastikan," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia dengan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.