Stabilitas Sistem Keuangan Membaik

JAKARTA - Koordinasi yang baik antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai mampu menjaga stabilitas sistem keuangan semakin kuat. Kedua otoritas tersebut dianggap mampu menjaga keyakinan pelaku pasar terhadap kondisi sistem keuangan salah satunya dengan menjaga stabilitas nilai tukar dari ancaman perlemahan meski situasi global masih diliputi ketidakpastian.

"Stabilitas yang membaik itu tecermin dari perbaikan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan," kata Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (7/2).

Achmad menambahkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2018 meningkat menjadi 127,0 poin dari sebelumnya berada pada 122,7 pada November 2018 yang lebih baik dari negara berkembang lain, seperti Turki dan Brasil.

Selain itu, tambah dia, cadangan devisa Indonesia yang menguat tinggi mampu membiayai 6,7 bulan impor dengan nilai sebesar 120,1 miliar dollar pada Januari 2019. "Banyak negara berkembang lainnya, seperti Saudi Arabia terus mengalami penurunan cadangan devisa semenjak Agustus 2018 hingga saat ini. Padahal, Saudi adalah net eksportir minyak dan Indonesia adalah net importir minyak," katanya.

Dalam kondisi ini, BI mampu membawa kebijakan sektor moneter dalam konteks strategi stabilitas, dan kebijakan pertumbuhan berupa makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, sistem pembayaran dan ekonomi keuangan syariah. Meski demikian, situasi perekonomian global yang tidak bersahabat karena ancaman perang dagang maupun aliran modal keluar mampu dikelola melalui strategi yang tepat dari BI maupun OJK yang memadukan antara stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi.

"Strategi ini jika dapat dipertahankan dengan baik merupakan modal yang sangat penting dalam menghadapi kondisi perekonomian pada 2019 yang secara teoritis akan lebih jinak dibandingkan tahun 2018," kata Achmad.

Potensi Risiko

Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan terus mencermati potensi risiko global dan domestik yang bisa memengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia. Pentingnya mencermati potensi risiko agar komite lebih cepat mengambil langkahlangkah pencegahan jika ada indikasi yang bisa mengganggu ekonomi nasional.

Menteri Keuangan yang menjabat sebagai Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati, bulan lalu, mengatakan potensi risiko dari eksternal antara lain pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung melemah, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan potensi sengketa dagang AS dengan Tiongkok.

Sedangkan dari dalam negeri, kemungkinan defisit neraca perdagangan maupun defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat serta ketersediaan likuiditas. Menkeu juga menyatakan, dia bersama para anggota KSSK telah melakukan evaluasi terhadap kondisi perekonomian triwulan IV-2018 dengan memantau kondisi moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

Ant/E-10