Spektrum Frekuensi Perlu Ditata Ulang

"Jika dikelola secara profesional, spektrum frekuensi berpotensi menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan untuk kesejahteraan negara," kata pendiri CITRUS ini.

Peran startegis dan nilai ekonomi spektrum frekuensi, kata dia, semakin meningkat di era ekonomi digital. Bahkan, spketrum frekuensi telah menjadi rebutan industri penyiaran, telekomunikasi sleuler,internet, serta satelit.

Sayangnya, hingga kini Indonesia belum mengatur dasar kebijakan spektrum frekuensi. Sementara UU Telekomunikasi No. 36/1999 dan PP No. 53/2000 dinilai tidak mampu menjamin pengelolaan spektrum frekuensi lintas kementrian.

Untuk mengatasi izin spektrum frekuensi yang telah terlanjut banyak diberikan yang berlebihan dari kebutuhan pada sektor telekomunikasi,

Asmiati menyebutkan pihaknya dan Fakultas Hukum UGM mengusulkan sejumlah perubahan mendasar kebijakan untuk dijadikan pertimbangan dalam perumusan UU Spektrum Frekuensi dan pembentukan Badan Spektrum Frekuensi Nasional.
Halaman Selanjutnya....