SMK Akan Direvitalisasi secara Besar-besaran

JAKARTA - Pemerintah tahun ini akan melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara besar-besaran. Ini dilakukan karena proses revitalisasi tahun sebelumnya belum tercapai secara menyeluruh.

Saat ini, SMK sedang menjadi sorotan karena dituntut menghasilkan lulusan tenaga terampil di tengah perkembangan dunia Industri 4.0. "Revitalisasi SMK harus 'tancap gas' besar-besaran. Baru 20 SMK melakukan revitalisasi besar. Sisanya, 2.500 baru revitalisasi ringan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, usai membuka acara seminar dan pameran "SMK Menyongsong Revolusi Industri 4.0" di Jakarta, Kamis (21/3).

Muhadjir menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk melakukan revitalisasi 20 SMK secara besar-besaran tahun lalu sekitar 5 sampai 10 miliar rupiah. Jumlah yang diterima setiap sekolah berbeda tergantung program studi dan tingkat kondisi yang perlu diintervensi oleh revitalisasi. Untuk tahun ini, jumlah anggaran untuk SMK dari Kemendikbud sekitar dua triliun rupiah.

Mendikbud menyebutkan jumlah SMK di Indonesia sudah banyak, namun keahlian yang diajarkan masih belum spesifik.

"Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jerman yang memiliki tradisi industri yang kuat, kondisi pola dan komposisi hubungan industri dengan dunia pendidikan di Indonesia sangat berkebalikan," katanya.

Di Jerman, kata Muhadjir, dunia usaha dan dunia industri lebih banyak dari SMK. Selain itu, secara sistem para siswa di Jerman tidak mendaftar ke sekolah melainkan mendaftar langsung ke Industri yang nantinya industri tersebut akan menyalurkan siswa-siswa mereka ke sekolah yang telah dijadikan mitra kerja sama. "Nanti hasil produk dari sekolah itu sama dengan hasil industri dan dapat gaji juga. Sedangkan di Indonesia jumlah SMK banyak, tapi lapangan pekerjaannya sedikit," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Muhadjir juga berpesan SMK perlu membangun tradisi wirausaha. Tradisi tersebut direalisasikan dengan menciptakan lingkungan dan suasana, bukan justru menjadikannya mata pelajaran.

"SMK di Indonesia harus berbasis wirausaha karena ada beberapa program usaha yang sangat elastis dan tidak terpengaruh dunia usaha dunia industri misalnya perhotelan pariwisata ekonomi kreatif," jelas Muhadjir.

Tak Perlu Cemas

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri meminta siswa SMK tidak cemas dan khawatir menghadapi persaingan revolusi industri 4.0. Pemerintah akan terus mendukung peningkatan kualitas generasi milenial di masa mendatang agar siap memasuki pasar kerja baru dengan memperkuat pelatihan kerja, pemagangan dan membangun wirausaha-wirausaha baru.

Pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) akan Pemberian sertifikasi dalam rangka mendorong agar relevansi kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja/industri berjalan relatif baik. Sebab profil pengangguran dominan berasal dari lulusan atau tamatan SMK.

"Dengan adanya sertifikasi ini, bisa membantu memfasilitasi anak-anak muda untuk masuk ke pasar kerja dan memulai wirausaha baru. Makanya kita mendorong agar sertifikasi kompetensi bisa terus ditingkatkan," kata Hanif. ruf/E-3