“Smart Grid" Pacu Penetrasi EBT

JAKARTA - Pemerintah tengah mendorong pengembangan smart grid. Adanya inovasi smart grid mampu mengurai permasalahan sebagian besar dari pembangkit listrik. Penerapan sistem energi berkelanjutan pada smart grid akan mendukung penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) yang efisien dan andal karena mampu menganalisis beban dan produksi listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menuturkan penerapan teknologi tepat guna diperlukan tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dan efisiensi pasokan, tetapi juga untuk mengintegrasikan energi terbarukan dan mengantisipasi sifat intermiten energi terbarukan, seperti matahari dan angin.

"Selain smart grid, ada smart matter, dan Battery Energy Storage System (BESS). Penerapan efisiensi energi ini punya pengaruh dalam efisiensi energi pembangkit," terangnya melalui keterangannya dalam acara Singapore International Energy Week (SIEW) di Singapura, Senin (25/10).

Adanya inovasi smart grid, beber Arifin, mampu mengurai permasalahan sebagian besar dari pembangkit listrik. Penerapan sistem energi berkelanjutan pada smart grid akan mendukung penerapan EBT yang efisien dan andal karena mampu menganalisis beban dan produksi listrik.

Arifin sendiri menjelaskan rencana Indonesia mengembangkan smart grid yang disebut Nusantara Grid mulai 2025. Ide tersebut didasarkan pada kenyataan Indonesia merupakan negara kepulauan dan perlu menyediakan akses energi bagi masyarakat lokal. "Super grid juga dimaksudkan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara sumber daya energi terbarukan dan lokasi daerah permintaan listrik yang tinggi," jelasnya.

Dari Jakarta, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pengembangan smart grid mendorong penetrasi EBT di tanah air. Smart grid, terangnya, menjadikan sistem pengaturan tenaga listrik lebih efisien dan menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi. Smart grid juga mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik.

"Besar harapan kami kepada para pelaku usaha ketenagalistrikan untuk terus berkomitmen dalam pengembangan smart grid yang menjadi salah satu kunci sukses transisi pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan," kata Rida.

Rida mengungkapkan arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi dari energi fosil menjadi EBT sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) pada 2030 sebesar 29 persen dari Business as Usual (BaU) dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan Bantuan Internasional.

Tarif Karbon

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nurul Ichwan menyampaikan, 2015 sudah ada komitmen dari dunia internasional untuk mengurangi emisi karbon dan rencananya sampai 2050 sudah mencapai NZE.