SKPD-DKI Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK

Ketiga, penatausahaan penyerahan dan pencatatan aset tetap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum tertib. Terakhir, BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan PAM Jaya tahun buku 2022.

Sebelumnya, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ismail, mengundang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PAM Jaya, dalam rapat untuk membahas pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Komisi B akan mengundang rapat kerja agar PAM bisa menjelaskan hasil konsolidasi dengan Palyja dan Aetra," ujar Ismail.

Ismail pun memaklumi kondisi pelaporan keuangan PAM Jaya sehingga BPK memberikan predikat "Tidak Memberikan Pendapat" atau Disclaimer. Sebab, perjanjian kerja sama pengelolaan air Jakarta antara PAM Jaya dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta berakhir 31 Januari 2023.