Skema Subsidi Pupuk Harus Diubah

Pemerintah perlu mengubah pola penyaluran subsidi pupuk yang dinilai tak tepat sasaran lantaran skema yang diterapkan selama ini hanya membuka celah bagi banyak pemain pupuk.

JAKARTA - Distribusi pupuk subsidi masih mengalami banyak masalah, salah satunya ketepatan pendistribusian. Dampaknya, banyak petani sebagai produsen pangan kurang mendapat bagian dari subsidi bernilai triliunan rupiah tersebut.

Penasihat Senior Indonesia Human Rights Commitee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menegaskan persoalan utama pupuk subsidi ialah akses bagi petani. "Masalahnya ialah ketepatannya yang bisa diakses petani sesuai pola tanamnya," tegasnya pada Koran Jakarta, Selasa (26/1).

Atas dasar itu, Gunawan menilai penyaluran pupuk subsidi ini tidak cukup lagi jika hanya berbasis kios. Karena itu, diperlukan inovasi pengembangan, termasuk melibatkan kelembagaan ekonomi petani. "Libatkan kelembagaan ekonomi petani dalam distribusi seperti koperasi tani atau badan usaha milik petani. Tujuannya agar penyalurannya lancar, tepat sasaran," tandas Gunawan.

Selain menyoroti masalah akses, dia juga meminta pemerintah dan aparat melakukan pencegahan dini. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan atau penimbunan.

Secara terpisah, Peneliti Ekonomi Indef, Rusli Abdullah, meminta pemerintah mengubah pola penyaluran subsidi pupuk. Sebab, skema yang diterapkan selama ini hanya membuka celah bagi banyak pemain pupuk.

Rusli cenderung memilih agar distribusinya langsung dalam bentuk tunai, tidak usah lagi dalam bentuk produk. "Langsung ditransfer ke petani, sebab kalau dalam bentuk produk akan banyak pemainnya dan ujung-ujung tak diminati petani," ungkap dia.

Diakui Rusli, masalah penyaluran pupuk subsidi ini cukup kompleks, ada banyak stakeholder di dalamnya. Tahun lalu, misalnya, kasus kelangkaan ini juga terjadi di Jawa Barat. Menurut dia, jika skemanya tidak berubah akan selalu ada masalah seperti ini.

"Jika dalam bentuk tunai tinggal dibenahi datanya. Perlu dibereskan lagi datanya. Pertanyaannya apakah pemerintah berani mengubah skema subsidi pupuk ini?" ujar Rusli.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (25/1), anggota Komisi IV DPR RI menanyakan manfaat dari subsidi pupuk. Terlebih lagi, dana yang telah digelontorkan pemerintah mencapai 33 triliun rupiah.

Turunkan Produktivitas

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menilai pengurangan alokasi subsidi pupuk bisa menurunkan produktivitas hasil tanaman sebesar 20-24 persen, mengingat pupuk menjadi bahan penunjang bagi petani dalam berproduksi. Mentan menyebut nilai manfaat dari penggunaan pupuk bersubsidi mencapai 347,2 triliun rupiah, berdasarkan luas baku sawah nasional seluas 7,46 juta hektare.

"Kalau intervensi pupuk diturunkan saja dari kondisi sekarang, 50 persen saja, saya khawatir ini akan menurunkan 20-24 persen dari hasil yang ada, dan itu triliunan. Jadi menurut saya, pupuk ini harus dilakukan (subsidi)," ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan nilai tambah produksi sebagai dampak pupuk bersubsidi mencapai 98,4 triliun rupiah, berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan rata-rata yakni dari tahun 2014-2020 sebesar 28,1 triliun rupiah, nilai manfaat dari subsidi pupuk mencapai 250 persen.

Mentan juga menegaskan sebelum ada kebijakan subsidi pupuk, produktivitas tanaman paling tinggi hanya berkisar 3,5-4 ton per hektare (ha). Dengan adanya subsidi yang membuat petani bisa mengakses pupuk, produktivitas meningkat mencapai 6-7 ton per ha.

Terkait isu kelangkaan pupuk di berbagai daerah, Mentan menilai distribusi pupuk harus ditingkatkan.

ers/E-10