Skema KPBU untuk Rusun Dikaji

Keterbatasan alokasi anggaran infrastruktur di APBN 2019 mendorong Kementerian PUPR menggandeng swasta dalam proyek pengadaan rumah susun.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menjajaki pendanaan pembangunan rumuh susun (rusun) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab, hingga 2030, dari 2.058 triliun rupiah kebutuhan pembiayaan infrastruktur Kementerian PUPR, hanya 623 trilun rupiah atau sekitar 41 persen saja yang dianggarkan dalam APBN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan dengan keterbatasan anggaran, pemerintah perlu melakukan inovasi pembiayaan non-APBN. Menurutnya, pembiayaan kreatif diperlukan untuk penyelenggaraan infrastruktur ke depan.

Untuk itu, Kementerian PUPR membentuk Direktorat Jenderal baru bernama Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. "Tugasnya fokus pada pengembangan model pembiayaan non-APBN seperti Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA ) atau KPBU," ungkapnya, di Jakarta, Rabu (5/3).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, menyatakan infrastruktur rusun merupakan sektor yang dijajaki untuk menggunakan skema KPBU. Dari segi payung hukum, lanjutnya, sama dengan sektor yang lain.

"Yang membedakan, bidang perumahan pemanfaatannya lebih ke domain private dibandingkan sektor lain seperti jalan yang jelas untuk publik," kata Eko.

Untuk menyiapkan penerapan KPBU bidang perumahan, diperlukan pelibatan kontraktor dan/ atau developer yang sekaligus akan menjadi investor sejak awal. Mereka dilibatkan dari tahap awal pembuatan desain, pembangunan hingga pengelolaan dengan diberikan masa konsesi dalam jangka waktu tertentu.

"Ini merupakan model bisnis baru, untuk itu perlu dibicarakan juga dengan para pengembang yang nantinya dapat sekaligus menjadi investor," ujarnya.

Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Herry TZ menambahkan skema KPBU untuk pembangunan rusun sangat dimungkinkan karena kebutuhannya besar dan merupakan kebutuhan dasar. "Manfaat dari KPBU akan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan Rusun sehingga pasokan hunian terjangkau lebih banyak dan orientasi pada services serta value for money yang lebih baik," ungkapnya.

Kredit Perumahan

Sementara itu, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), hingga 1 Maret 2019 telah menyalurkan KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai 868 miliar rupiah untuk 9.115 unit rumah. Hingga akhir 2019, penyaluran KPR ditargetkan sebesar 7,1 triliun rupiah bagi sekitar 67 ribu unit rumah.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono, mengatakan selain meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi, pemerintah juga terus mengawasi kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat.

Hal ini untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan hanya sekadar investasi.

"Kita lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali," ujar Budi. ers/E-10