Sistem Zonasi Picu Ketidakadilan

JEMBER - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dinilai melanggar konstitusi dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi siswa.

"Sudah menjadi mahfum bahwa sejak zaman Orde Baru sekolah-sekolah favorit bertumpu bukan hanya di satu kecamatan tertentu, bahkan bisa di satu desa tertentu," kata pengamat hukum dari Universitas Jember, Nurul Ghufron, akhir pekan lalu.

Menurutnya hal itu akan berakibat tidak imbang atau tidak adil akses siswa kepada sekolah-sekolah tertentu berdasarkan daerahnya, sehingga zonasi justru menimbulkan ketidakadilan baru karena keterbatasan akses pendidikan berdasarkan zona atau wilayah. "Dengan demikian, akan menimbulkan pameo baru bahwa orang desa tidak boleh sekolah di sekolah negeri bagus yang berada di kawasan kota karena sistem zonasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, fasilitas dan sarana prasarana antarsekolah juga belum merata. Karena faktanya hingga saat ini adanya sekolah-sekolah favorit karena memang didukung prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang beragam.
Halaman Selanjutnya....