Sistem Zonasi Picu Ketidakadilan

"Sebelum realisasi, pemerataan SDM dan sarana prasarana masih menjadi kesenjangan, maka akses berdasarkan zona hanya akan menimbulkan ketidakadilan," tegasnya.

Menurutnya, tanggung jawab memberikan keadilan pendidikan bukan dengan memaksa dan membatasi siswa ke sekolah tertentu, termasuk berdasarkan zona wilayah, namun dengan menjamin kesetaraan SDM dan sarana prasarana sekolah.

Menurutnya, PPBD berbasis zonasi akan menuai masalah dan berharap tidak menjadi bom waktu bagi kehidupan pendidikan Indonesia, karena anak-anak tersebut bukanlah kelinci percobaan.

"Pemerintah seharusnya yang wajib memeratakan standar sekolah dan bukan siswa yang dipaksa masuk ke sekolah tertentu, sehingga paradigma negara dalam memfasilitasi sekolah harus begitu," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Ghufron juga mempertanyakan basis zonasi apakah di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten/kota. Sebab, sebaran sekolah yang beragam di sebuah kabupaten/ kota tertentu bisa jadi lebih dekat dengan lokasi sekolah kabupaten lain, sehingga kalau berdasarkan zona kabupaten maka peserta didik harus dipaksa untuk tunduk pada zona lokasi sekolahnya, sehingga bisa menghambat.
Halaman Selanjutnya....