Sistem Perizinan Belum Padu, Minat Investasi Asing Menyusut

Di samping itu, lanjut Bhima, penurunan PMA juga disebabkan belum sinkronnya perizinan terpadu Online Single Submission (OSS) dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah. "Ini membuat proses izin investasi jadi lebih lama dan kompleks," ungkap Bhima.

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Beberapa faktor lain yang menghambat investasi adalah 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang tidak efektif mendorong investasi. "Investor menanggapi dingin paket itu," kata Bhima. Berikutnya, penurunan harga komoditas perkebunan dan pertambangan di pasar global membuat investasi komoditas kurang menarik. Lalu, pertumbuhan konsumsi yang melambat akibat stagnasi pendapatan masyarakat. "Ini membuat investor yang mau membuat pabrik khawatir permintaan produk tidak sesuai harapan," jelas dia.

Oleh karena itu, Bhima mengharapkan pemerintah mengantisipasi faktor-faktor penghambat tersebut, antara lain dengan memperbaiki kualitas kebijakan khususnya perizinan OSS dan implementasi 16 Paket Ekonomi. "Terakhir, ganti pejabat yang bertanggung jawab terhadap penanaman modal karena gagal tarik investasi," tukas dia.

Sebelumnya dikabarkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan dalam triwulan I-2019 nilai investasi yang mengalir di Indonesia mencapai 195,1 triliun rupiah atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan triwulan I-2018 sebesar 185 triliun rupiah. Pertumbuhan investasi satu digit itu merupakan yang terlemah dalam lima tahun terakhir.
Halaman Selanjutnya....