Sistem Pengolahan Air Minum Akan Diperbanyak

Jakarta masih tergantung suplai air baku dari wilayah luar kota Jakarta, mulai Waduk Juanda Jatiluhur dan pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang.

BELITUNG - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di Ibu Kota. Pihaknya akan memperbanyak sistem pengolahan air minum (SPAM) dan jaringan perpipaan di beberapa lokasi.

Terlebih, tahun 2023 nanti kerjasama PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta dengan PAM Jaya berakhir. Sehingga, DKI Jakarta tidak ada lagi swastanisasi air sesuai putusan Mahkamah Agung.

"PAM JAYA sebagai salah satu BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan perbaikan layanan dan berupaya untuk meningkatkan akses air bersih ke masyarakat DKI Jakarta khususnya wilayah yang selama ini belum mendapatkan suplai air bersih," ujar Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, di Belitung, Kamis (6/9).

Tahun ini, katanya, PAM Jaya terus mengebut penyelesaian sistem pengelolaan air minum (SPAM) Hutan Kota yang dibangun sejak tahun 2017 lalu. SPAM Hutan Kota ini ditargetkan selesai pada akhir 2019 dengan kapasitas mencapai 500 liter per detik.

"Saat ini sedang proses tender jaringan pipa transmisi serta proses perijinan pembangunan jaringan pipa Hutan Kota. Panjangnya mencapai 120 kilometer yang bisa melayani 30 ribu pelanggan baru, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Kamal Muara, Kamal, Pegadungan, Tegal Alur, Muara Angke dan Muara Baru," katanya.

Pembangunan jaringan pipa ini, lanjutnya, diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar 450 miliar rupiah yang berasal dari PMD tahun 2017 sebesar 300 miliar dan usulan PMD tahun 2018 sebesar 150 miliar. Namun demikian saat ini PAM JAYA masih menunggu surat perizinan yang dikeluarkan oleh PTSP untuk memulai proses pembangunan jaringan pipa.

Tim Evaluasi

Bambang mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah membentuk tim evaluasi tata kelola air melalui Keputusan Gubernur No 1149 tahun 2018. Tim yang diketuai Sekretaris Daerah DKI, Saefullah ini bertugas untuk mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum yang disesuaikan dengan putusan MA tentang penghentian swastanisasi air minum di Jakarta.

"Tim ini akan memberikan rekomendasi kebijakan. Ada beberapa opsi, apakah kerjasama dengan mitra akan diputus atau tanda negosiasi kembali atau status quo. Kita bagian dari tim itu," tegasnya.

Manajer Senior Teknik dan Pelayanan PAM Jaya, Elly Dermawati mengatakan, kapasitas produksi air PAM Jaya baru mencapai 20.232,5 liter per detik. Sebagian besar sumber air baku itu dari Waduk Jatiluhur. Dari kapasitas produksi itu, ungkapnya, cakupan layanan PAM Jaya baru mencapai 60 persen dengan total pelanggan sebanyak 851.155 pelanggan.

Diakuinya, Jakarta masih ketergantungan suplai air baku dari wilayah luar kota Jakarta dimana 81 persen air baku berasal dari Waduk Juanda Jatiluhur, 16 persen berasal dari pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang dan 3 persen berasal dari sungai-sungai yang berada di Jakarta.

"Kita mengajukan PMD pada APBD Perubahan sebesar 1,2 triliun rupiah. Ini akan digunakan untuk membangun jaringan SPAM Hutan Kota sebesar 150 miliar rupiah. Untuk SPAM Ciliwung membutuhkan dana sebesar 250 miliar rupiah, SPAM Pesanggrahan membutuhkan dana 400 miliar rupiah," katanya.

pin/P-5