Singgung Inflasi! Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Waspadai Harga Beras Naik

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Ia turut meminta seluruh pihak, terutama pemerintah daerah untuk mewaspadai inflasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan, ketika harga pangan naik, kemiskinan juga akan ikut terkerek naik. Adapun komponen utama yang menjadi perhatian yakni beras.

"Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya 200 atau 500 perak itu segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota, di provinsi yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," kata Jokowi, saat memimpin rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/9).

Jokowi juga menjelaskan, kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi menjadi hal yang ditakuti oleh banyak negara. Ia juga mengingatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

"Sekarang yang ditakuti semua negara, ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa, inflasi. Paling ditakuti," kata Jokowi,

Jokowi mengatakan, jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah dan kepala daerah hanya diam, artinya yang bersangkutan tidak memahami inflasi. Nantinya, hal tersebut juga bisa berdampak kepada masyarakat.

"Hati-hati dengan satu kata ini. Inflasi. Hati-hati. sekarang semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi," ucapnya.

Ia menambahkan, instrumen yang biasa digunakan dalam mengendalikan inflasi yakni menaikkan suku bunga.

"Yang kita lakukan sekarang ini di situ iya. Di lapangannya kita juga kerjain, sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik," ujar Jokowi.

Jokowi membeberkan, hingga saat ini, ada 2 persen dana transfer umum Rp2,17 triliun. Sementara itu, anggaran belanja tidak terduga Rp16,4 triliun baru digunakan Rp6,5 triliun.

"Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten maupun kota," tuturnya.

Terkait relasisasi APBD saat ini, kata Jokowi, baru mencapai 47 persen. Ia pun meminta kepala daerah agar merealisasikan anggaran selama sisa waktu di tahun 2022.

"Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar. Dan juga supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yg berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen," katanya.a