Sinergi Perbankan "Fintech" Dipacu

JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kolaborasi antara perbankan dan perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Selain meningkatkan inklusi keuangan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Sudarto mengatakan perbankan maupun fintech memiliki keunggulan masing-masing. Menurutnya, fintech yang mendisrupsi berbagai aktivitas perekonomian termasuk sektor keuangan, perlu disikapi sebagai penengah, bukan sebagai kompetitor.

"Jadi perbankan sebagai industri dengan porsi terbesar di sektor keuangan, perlu berkolaobrasi dengan fintech dalam memberikan layanan keuangan atau penciptaaan produk-produk keuangan baru bagi konsumen. Kolaborasi ini justru akan memberikan manfaat bagi perbankan, fintech, dan tentunya bagi perekonomian nasional atau bagi seluruh rakyat Indoensia," ujar Sudarto dalam sebuah seminar daring di Jakarta, Kamis (10/6).

Sudarto menyampaikan perbankan memiliki keunggulan dana besar dan basis data konsumen luas, sedangkan fintech memiliki teknologi terkini dan produk inovatif. Karenanya, kolaborasi perbankan dan fintech diyakini dapat membuat bisnis keduanya lebih efektif dan efisien.

"Namun kami juga perlu ingatkan bahwa kerja sama juga perlu dilkakukan dengan tidak hanya perbankan nasional, tapi juga misalnya BPD atau BPR yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia," kata Sudarto.

Kemenkeu juga berharap kolaborasi antara perbankan dan fintech akan bermanfaat bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau juga dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, baik untuk percepatan pemberian kredit atau penyalur bantuan sosial atau subsidi sehingga lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Siapkan "Blueprint"

Dukungan juga disampaikan BI selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia. Bank sentral memacu kolaborasi antara bank dan fintech melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.

"BSPI mengakselerasi dan menjadikan semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayara atau PJSP mempunyai kesempatan yang sama masuk ke level digitalisasi di segmen ritel berbasis teknologi. Selain open banking, di sistem pembayaran ritel BI juga mendorong kolaborasi antara bank dan nonbank melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," jelas Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Ricky Satria.

Meski demikian, OJK mengingatkan perlindungan dan pertukaran data pribadi nasabah yang belum dijamin oleh undang-undang, menjadi salah satu satu tantangan kolaborasi perbankan dengan fintech. Tantangan berikutnya adalah risiko kebocoran data nasabah. Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah potensi serangan siber dan risiko pihak ketiga.

"OJK sangat mendukung akselerasi transformasi digital perbankan serta kolaborasi dan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga jasa," jelas Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony.

Berdasarkan data Google, Temasek and Bain & Company, ekonomi digital diprediksi akan terus berkembang hingga 2025 seiring perkembangan teknologi internet. Bahkan, ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 124 miliar dollar AS pada 2025.