Simalakama PKL Tanah Abang Terus Berlanjut

Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pernah rapi dan tertata. Meski cukup padat, lalu lintas di kawasan ini tetap mengalir tanpa ada sumbatan. Jalanan dan trotoar terlihat steril dari pedagang kaki lima (PKL). Tapi itu dulu, saat Gubernur DKI Jakarta diduduki Joko Widodo yang saat ini dipercaya memimpin negara.

Kala itu, para PKL itu ditempatkan khusus di Pasar Blok G secara gratis berbulan-bulan. Seluruh parkir liar yang ada di jalan dan trotoar pun dibabat habis. Pengunjung pun merasa leluasa saat berburu fesyen di pusat perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara itu. Pedagang yang menyewa kios di dalam Pasar Tanah Abang pun semringah. Hasil jualannya meningkat tajam.

Namun, kondisi ini tak berlangsung lama. PKL yang ditempatkan di Blok G kembali turun ke jalan dan trotoar. Selain karena masa gratisnya habis, para pelaku ekonomi skala kecil ini mengaku sepi pembeli. Sebab, akses pembeli ke Blok G tidak semudah ke blok lainnya. Beragam cara dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meramaikan Pasar Blok G, namun pengunjung ke Blok G ini tetap saja sepi.

PKL pun tumpah ke jalanan. Apalagi, setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan revitalisasi trotoar di kawasan itu. Para PKL semakin dibuat nyaman karena trotoar bertambah lebar dan rata. Beberapa oknum tertentu memanfaatkan kondisi ini. Satu meter persegi trotoar, kabarnya dihargai 500 ribu rupiah per bulan. PKL pun tak menghiraukan tarif itu. Mereka bisa menutupinya dengan penghasilan berjualan di trotoar.

Pasar Blok G pun semakin sepi. Bahkan, pedagang pada blok lainnya mengeluhkan sepi pembeli. Karena PKL itu lebih dahulu mencegat pembeli di jalanan. Kawasan Tanah Abang lainnya pun semakin semrawut. Apalagi, pengguna KRL yang mengakses Stasiun Tanah Abang semakin meningkat. Jumlah PKL semakin membludak. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menutup Jalan Jatibaru untuk menampung PKL itu. Sebanyak 400 tenda disiapkan sebagai lapak baru bagi PKL di jalanan.

Bukannya semakin tertata, jumlah PKL kian hari kian banyak. Mereka merasa difasilitasi pemerintah dengan baik. Namun, pengguna kendaraan dan pejalan kaki harus berbagi ruang dengan PKL ini. Mereka merasa dirugikan, termasuk bagi awak angkutan umum. Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya pun melayangkan protes dan rekomendasi agar jalan Jatibaru kembali dibuka.

Penyeberangan Multiguna

Anies meminta kelonggaran, hingga Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau dikenal skybridge Tanah Abang terbangun. Melalui salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD Pembangunan Sarana Jaya, Pemprov DKI mengucurkan 35,8 miliar rupiah untuk membangun skybridge sepanjang ± 386,4 meter dengan lebar 12,6 meter dan tinggi ± 12 meter. Skybridge yang menghubungkan stasiun Tanah Abang ke pasar Blok G dan Blok F ini dilengkapi smart toilet dan bisa menampung 446 pedagang.

Selama pembangunan skybridge ini, jumlah PKL semakin bertambah. Mereka leluasa berjualan di depan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang hanya terdiam. Padahal, Satpol PP bertugas untuk menegakkan Perda ketertiban. Salah satu isinya, trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak diperkenankan bagi PKL atau lainnya.

Hingga skybridge itu terbangun dengan kokoh. Dan sebanyak 446 kios terisi PKL yang sudah tercatat. Kawasan Tanah Abang masih saja semrawut. Sejumlah PKL lainnya yang belum tertampung, masih bebas berjualan di atas trotoar. Sesekali, petugas Satpol PP menghalau mereka agar lebih tertib. Ternyata, PKL ini masih diperkenankan berjualan di trotoar.

"Kalau (Skybridge) ini sudah clear, kita masuk ke trotoar. PKL di trotoar kita dorong agar di belakang garis kuning (guideline untuk tunanetra). Sehingga orang bisa jalan. Di belakang garis kuning masih bisa dipakai (untuk berjualan PKL)," ujar Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi.

Saat ini, jelasnya, aparat gabungan seringkali menertibkan PKL nakal. Lagi-lagi, para PKL ini seperti bermain petak umpet. Setelah aparat pergi, mereka kembali menyesaki trotoar. Irwandi berdalih, tugas pengawasan dan penertiban itu ada pada kendali Satpol PP DKI Jakarta.

"Yang mengawasi itu Satpol PP. Kalau dia nggak bisa atasi, gue tinggal lapor ke pak Gubernur. Apa saya lagi yang perlu turun tangan? Jadi Kepala Satpol PP merangkap Wakil Walikota. Pak Gubernur kan nggak mau kasar. Makanya kita pinggirkan dulu. Kalau masih nggak mau, baru kita sikat," jelasnya.

Direktur Utama Yoory C. Pinontoan mengatakan, tujuan pembangunan JPM ini salahsatunya untuk menciptakan integrasi antar moda transportasi di Stasiun Tanah Abang. Program ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesemerawutan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Tanah Abang.

Menurutnya, tujuan utama dari penataan ini yaitu perubahan perilaku penumpang, pengunjung dan pedagang untuk tertib ketika berada di kawasan Tanah Abang. Namun, karena adanya peningkatan pelayanan Kereta Api yang berdampak pada peningkatan jumlah penumpang, maka kawasan Tanah Abang terlihat semaarut.

"Sekitar 100-130 ribu orang yang keluar masuk pintu stasiun Kereta Api. Dan tidak adanya integrasi antar moda transportasi yang di rencanakan dengan baik. Akhirnya terjadi lahirnya pedagang kaki lima dan ojek pangkalan yang berkerumun didepan stasiun menyambut penumpang," jelas Yoory. P-5