Siapkah Indonesia Jadi Negara Maju pada 2045? SDM Masih Jadi Sandungan

Visi Indonesia 2045 juga tak bisa sekadar diserahkan ke level nasional, harus ada pelibatan daerah dan kabupaten untuk melaksanakan implementasi. Memang, neraca pendidikan daerah menunjukkan bahwa kabupaten sebagai pemegang kuasa anggaran.

Pada tahun 2023 saja, anggaran nasional pendidikan akan mencapai yang tertinggi Rp 612,2 triliun dengan 50% ditransfer ke daerah. Akan tetapi, efektivitas anggaran difokuskan pada pembelajaran berkualitas bukan kepada partisipasi pendidikan saja.

Sejak 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru menggalakan program tracer study, yang bertujuan melacak lulusan perguruan tinggi hingga ke dunia kerja, walaupun sebenarnya sistem tersebut ada sejak satu dekade sebelumnya. Program tersebut harus bisa menjadi cara mengevaluasi pendudukan tinggi di Indonesia dan membantu mengembangkan model pembangunan manusia yang bermutu.

Selain itu, keterlibatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menjadi penting untuk mendukung terciptanya tenaga kerja berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus pertama-tama karena kualitas tenaga kerja. Program-program yang ada harus difokuskan kepada upskilling dan reskilling sehingga bisa melipatgandakan potensi tenaga kerja nasional.

Akhirnya, dalam musim pemilu yang sebentar lagi akan datang, seharusnya setiap calon bisa merumuskan batasan atau hambatan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan. Tanpa itu, niscaya pertumbuhan ekonomi akan terjadi tanpa penguatan kapasitas manusianya. Sehingga, kita tidak siap untuk menjadi negara maju dan menjadi penonton di kawasan.
Halaman Selanjutnya....