Setiap Provinsi Akan Mendapatkan Mobil LDP

JAKARTA - Kementerian Sosial meluncurkan mobil Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk menjangkau korban bencana yang mengalami trauma di seluruh Indonesia. Ditargetkan hingga tahun 2025, setiap provinsi mempunyai satu mobil LDP.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, dalam keterangan tertulisnya usai menyerahkan mobil LDP di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (31/1), menjelaskan mobil LDP dilengkapi dengan alat-alat, seperti untuk terapi bermain, terapi seni dan layanan penanganan trauma lainnya yang berfungsi untuk menghibur dan mengedukasi.

Mobil tersebut, lanjut Harry, nantinya akan bergerak ke titik-titik posko atau huntara (hunian sementara) yang masih membutuhkan layanan dukungan psikososial.

"Kami (Kemensos) mengedepankan layanan terpadu, sehingga nantinya mobil LDP akan hadir di lokasi tempat dibangun dapur umum," ujarnya.

Secara nasional, Sulawesi Tengah menjadi provinsi pertama yang mendapatkan mobil LDP. Sebelumnya, layanan tersebut dilakukan dengan mengerahkan tenaga LDP langsung ke posko-posko atau saat ini dalam bentuk kunjungan rumah (home visit).

Hal ini, menurut Harry, untuk memperkuat LDP bagi bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah dengan layanan bergerak lewat satu unit mobil LDP. "Setelah gempa bumi dan likuifaksi, kami menganggap Sulteng betul-betul membutuhkan LDP secara maksimal," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Harry juga mengungkapkan, sebanyak 2.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru masuk sebagai peserta bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 mayoritas merupakan korban bencana. "Ada penambahan peserta baru PKH mayoritas korban bencana," katanya.

KPM baru tersebut, kata dia, yang sudah masuk kepesertaan PKH dan bantuannya sudah dicairkan adalah korban bencana gempa di NTB. Sementara untuk korban bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah serta tsunami di Selat Sunda masih dalam proses pendataan.

"Prioritas kita mengganti kartu yang rusak atau hilang, juga mendata KPM yang luka atau meninggal anggota keluarganya. Jika ibunya meninggal, dialihkan ke ahli waris, itu sedang dalam pendataan," pungkasnya. eko/E-3