Sertifikat Tanah Elektronik Jangan Kikis Aspek Historis

Dia memahami keinginan pemerintah untuk menerapkan sertifikat tanah elektronik, namun persoalannya, bagaimana konsep penggunaan digitalisasi ini agar mempermudah dari sisi pendataan, dan implementasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan Kementerian ATR/BPN menguatkan sumber daya manusia yang ada di BPN terlebih dahulu. Dia menilai Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021 yang terkait dengan sertifikat tanah elektronik itu sangat rawan bisa memunculkan konflik di tengah masyarakat, apalagi pada era digital yang semua bisa direkayasa.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN menyebutkan akan mengutamakan jaminan keamanan dari sertifikat tanah elektronik yang sedang disiapkan dan akan diimplementasikan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

Persiapan Teknis

Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam keterangan tertulis mengatakan digitalisasi pada dokumen atau sertifikat tanah adalah keniscayaan dalam waktu cepat atau lambat sehingga perlu disiapkan hal teknis dan keamanan berlapis. Saat ini Kementerian ATR/ BPN tengah mempersiapkan detail teknisnya seperti data dokumen elektronik, validasi data pertanahan hingga dasar hukum yang mengatur kepemilikan hingga alur pembuktian dan penyelesaian sengketa.
Halaman Selanjutnya....