Serapan APBD Lambat Ganggu PEN

Kinerja daerah dalam penetapan APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kinerja realisasi anggaran tahun berikutnya. Karena itu, Menkeu berharap pemda dapat selalu menetapkan Perda APBD tepat waktu sehingga anggaran bisa segera direalisasikan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah.

"Saya berharap tahun ini APBD bisa ditetapkan tepat waktu lebih tinggi dan lebih cepat lagi. Kenapa? Kalau APBD-nya tidak ditetapkan tepat waktu padahal APBN-nya sudah bergerak, APBD-nya berhenti sehingga ekonomi tidak bisa bergerak sesuai dengan mesin yang harusnya bergerak bersama. Ini menjadi kehilangan momentum," kata Menkeu.

Kepatuhan Ditingkatkan

Di sisi lain, Menkeu menilai kepatuhan pemda memenuhi belanja wajib pada 2021 sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Dari total 542 daerah, sebanyak 466 daerah sudah memenuhi alokasi belanja pendidikan, tetapi masih ada 64 daerah yang belum memenuhi.

Selanjutnya, terdapat 517 daerah sudah memenuhi alokasi belanja kesehatan. Namun, masih ada 13 daerah belum memenuhinya. Sementara itu, 402 daerah sudah memenuhi, sedangkan 128 daerah belum memenuhi alokasi belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), serta 530 daerah sudah menyampaikan kewajiban APBD-nya dan 12 daerah belum menyampaikan APBD-nya.
Halaman Selanjutnya....