Senat Amerika Serikat Gagal Akhiri "Shutdown"

WASHINGTON DC - Pemungutan suara yang digelar Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik dan Partai Demokrat gagal mengakhiri penutupan pemerintahan shutdown. Senat Amerika Serikat menolak dua proposal yang dibuat, baik Partai Republik dan Demokrat.

Senat menolak rencana yang diajukan Republik untuk membuka pemerintahan hingga September, dan memberi Presiden Donald Trump dana 5,7 miliar dollar AS (80,6 triliun rupiah) untuk membangun tembok. Proposal itu ditolak dengan perbandingan 51 suara menentang dan 47 suara mendukung. Terdapat selisih sembilan dari 60 suara yang diperlukan untuk mendapat pengesahan.

Proposal kedua diajukan Demokrat. Mereka mengusulkan shutdown setidaknya berakhir hingga 8 Februari, namun tidak memberi dana tembok. Usulan Demokrat itu juga mendapat penolakan dari 52 anggota Senat dan hanya 44 suara yang mendukung.

Penutupan pemerintah Amerika Serikat hingga Sabtu (26/1) memasuki hari ke-35. Selama penutupan pemerintahan ini, sejumlah layanan pemerintah terpaksa dihentikan. Akibat kisruh ini, 800 ribu pegawai negeri sipil menganggur dan tidak mendapatkan upah hingga pemerintahan kembali dibuka.

Setelah dua proposal di atas ditolak oleh Senat, Gedung Putih dilaporkan sedang mempersiapkan draf proklamasi Presiden Donald Trump untuk mendeklarasikan status darurat nasional demi mengakhiri kisruh penutupan pemerintahan yang gagal diselesaikan di Senat.

Draf deklarasi tersebut bakal mengakhiri perdebatan Kongres mengenai anggaran tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Melalui keputusan itu, Trump mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan dengan Meksiko sehingga tembok memang harus dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Banyaknya orang asing yang masuk secara ilegal ke Amerika Serikat setiap hari adalah tantangan dan ancaman langsung terhadap keamanan negara dan menyebabkan darurat nasional," demikian kutipan dalam draf deklarasi.

"Kini, untuk itu, saya, Donald J Trump, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada saya oleh Konstitusi dan hukum Amerika Serikat, termasuk Undang-Undang Darurat Nasional, dengan ini mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan Amerika Serikat."

Bocor ke Publik

Berdasarkan sejumlah pertimbangan, pemerintah dapat mengucurkan dana 681 juta dollar AS dari anggaran Kementerian Keuangan, 3,6 miliar dollar AS dari konstruksi militer, tiga miliar dollar AS dari dana pekerjaan sipil Pentagon, dan 200 juta dollar AS dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Draf deklarasi Darurat Nasional ini bocor tak lama setelah Trump mengatakan bakal mencari alternatif lain untuk membiayai tembok perbatasan usulannya jika Senat tak kunjung menyepakati anggaran. "Saya punya alternatif lain jika saya harus mempertimbangkannya, saya akan menggunakan alternatif itu," kata Trump.

Namun, hingga saat ini, Kementerian Pertahanan AS belum menanggapi isu bocornya draf deklarasi Darurat Nasional itu. Jika Trump benar-benar mendeklarasikan situasi darurat nasional, Korps Insinyur Tentara AS akan dikerahkan untuk membangun tembok. Sebagian tembok tersebut bakal dibangun oleh perusahaan swasta sehingga membutuhkan izin pemerintah untuk pembebasan lahan. Draf tersebut bahkan mengindikasikan kegentingan masalah perbatasan sehingga pembangunan tembok ini tak memerlukan kajian lingkungan. AFP/P-4