Semarak HUT ke -492 DKI "Tutupi" Buruknya Pelayanan

Setyawan Hary, 34 tahun, warga Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak kesal usai mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kebayoran Lama. Pasalnya, niat berobat untuk sang istri mendapat pelayanan buruk dari petugas.

Istrinya, Sarah, 30 tahun, menderita sakit bekas operasi cesar. Kedatangan ke Puskesmas Kebayoran Lama hendak memeriksakan rasa sakitnya yang hebat. Meski luka bekas operasinya mulai pulih, namun rasa sakit itu rentan datang tak terduga.

"Memang, operasinya sudah lama banget. Dua tahun yang lalu. Tapi sakit di dalam perut sering datang tiba-tiba. Makanya, saya bawa istri ke puskesmas saat dia kesakitan. Kemarin saya bawa ke UGD pukul 22.00 WIB," ujar Hary saat berbincang, di Jakarta, Sabtu (23/6).

Namun, dia tak mendapat respon yang baik saat tiba di UGD. Si petugas melihat penyakit yang diderita istrinya bukan kegawatdaruratan. Dia pun harus pulang dengan kecemasan. Sang istri belum diperiksa, tapi malah disuruh pulang.

"Namanya juga warga, kita hanya ingin mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi, belum juga diperiksa, malah disuruh pulang. Saya akan bayar kok, bukan pakai BPJS. Cuma katanya bukan gawat darurat. Mungkin karena malam, petugasnya mau tidur," kata ayah dua anak ini.

Hary berharap, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan bagi warganya. Menurutnya, banyak petugas kesehatan memberikan respon tidak baik saat warganya menuntut pelayanan.

"Setelah dari puskesmas, saya bawa ke klinik 24 jam. Sama juga pelayanannya, cuma diperiksa begitu saja. Karena kalau mau dibawa ke klinik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Puskemas, harus ikut antrean yang panjang. Untuk mengambil nomor antre saja harus datang dari subuh. Kecuali kondisi darurat, bisa ke UGD. Tapi semalam juga ke UGD, malah disuruh pulang," jelasnya.

Sistem Pelayanan

Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Acountability (INFRA) Agus Chairuddin, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaktifkan lagi jaminan kesehatan daerah. Sebab, hal ini telah diatur melalui Peraturan Daerah No 4 tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah.

"DKI Jakarta kan APBD-nya besar. Harusnya diaktifkan lagi jaminan kesehatan daerah. Ini diperlukan untuk melindungi kesehatan warga miskin di Jakarta. Tapi yang saat ini terjadi, sistem kesehatan daerah malah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, ya hasilnya begini," kata Agus.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad, menyayangkan semaraknya perayaan HUT DKI Jakarta menutup aktivitas peringatan Hari Pelayanan Publik Sedunia yang jatuh setiap tanggal 23 Juni, termasuk dalam layanan kesehatan.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Pelayanan Publik tenggelam oleh gemerlap peringatan HUT Jakarta yang jatuh sehari sebelumnya," katanya.

Mengingat salah satu misi Jakarta adalah membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik, maka Hari Pelayanan Publik sepatutnya menjadi momentum meningkatkan kualitas pelayanan.

Sayangnya, pelayanan publik oleh aparatur DKI masih banyak kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

"Ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa maupun media sosial, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah," ungkap alumnus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu. peri Irawan/P-5