Sektor Kelistrikan Harus Segera Beralih ke Energi Baru Terbarukan

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan transisi energi harus dilakukan sebagai upaya menghindari dampak dari perubahan iklim yang mengakibatkan bencana global.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/8), mengatakan transisi energi sedang berlangsung di seluruh dunia yang ditandai dengan pergeseran besar dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan.

Namun demikian, terdapat kesenjangan pembiayaan antara negara maju dan berkembang dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Menurut dia, kesenjangan pembiayaan dalam mengatasi dampak perubahan iklim tersebut perlu diatasi melalui kolaborasi bersama antara negara maju dengan negara berkembang.

Selain persoalan pembiayaan, lanjutnya, transfer pengetahuan dan teknologi juga diperlukan untuk membangun kapabilitas dan adopsi teknologi baru dalam bidang energi hijau serta digitalisasi di negara-negara berkembang.

Dia pun mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam pengembangan ekonomi dan menahan laju emisi yang kian hari makin memprihatinkan.

Untuk transisi energi menuju net zero emission pada 2060, Indonesia hingga saat ini masih membutuhkan investasi sekitar 25 miliar dollar AS per tahun. Komitmen dan target itu bisa tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara sektor swasta dan publik serta pihak internasional untuk membangun lingkungan hijau.

"Indonesia telah terbukti memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar di pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, angin, dan tenaga surya dan itulah jalan kami harus memilih. Indonesia adalah masa depan energi terbarukan pemasok terbesar di Asia Tenggara dan dunia," katanya.

Sektor Kelistrikan

Adila Isfandiari dari Climate and Energy Campaigner, Greenpeace Indonesia, menegaskan ancaman krisis iklim mendorong pemerintah untuk mengakselerasi transisi ke energi hijau, khususnya sektor kelistrikan.

Sebab itu, dia mendorong agar sektor kelistrikan secepatnya beralih dari energi fosil. Saat ini, sektor energi sebagai penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK). Pada 2030 kontribusinya diperkirakan meningkat hingga 58 persen dari 49 persen pada tahun 2017 dan 34 persen pada tahun 2010.

Transisi energi tersebut perlu dipacu karena masalah iklim kian nyata. Data per 10 Agustus lalu, selama tahun 2022 ini Indonesia dilanda 2.207 bencana. "Yang paling dominan ialah bencana hidrometeorologi, yakni mencapai 90 persen dari total bencana tersebut," terangnya.

Data Bappenas menghitung Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi 544 triliun rupiah selama 2020- 2024 akibat krisis iklim. Sumbernya adalah bencana hidrometeorologi sebagai dampak langsung perubahan iklim.

Sebagai upaya untuk menekan emisi karbon, pemerintah harus menghentikan rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 13,8 gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun mendatang.

Rencana penambahan PLTU dari 2021 hingga 2030 itu bertentangan dengan rencana pensiun dini PLTU.