Sekolah Negeri Tidak Boleh Mewajibkan Seragam Keagamaan

JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan sekolah Negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah, Rabu (3/2/2021).

SKB Tiga Menteri tersebut mencakup 6 (enam) keputusan utama. Salah satunya berisi tentang pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

"Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama tersebut, maka sanksi akan diberikan pada pihak yang melanggar," tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, di Jakarta, Rabu (3/2).

Nadiem mengatakan, SKB Tiga Menteri ini mengatur spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Meski begitu, Nadiem memaparkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari Keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Dalam SKB Tiga Menteri itu juga diatur bahwa peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

"Kunci utama atau esensi dari SKB ini para murid dan guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih. Menggunakan atribut keagamaan adalah keputusan individu, murid, guru dan orangtua bukan sekolah negeri," tegasnya.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi terbitnya SKB Tiga Menteri itu.

"SKB tersebut menjawab sekaligus menghentikan berbagai polemik yang selama ini ada di sejumlah daerah," tegas komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti. n ruf/P-4