Sekolah Dilarang Gelar Madrasah Diniyah Sendiri

Penerapan lima hari sekolah sebagai bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter. Program ini tidak akan melemahkan Madrasah Diniyah (Madin).

JAKARTA - Pemerintah melarang sekolah untuk menggelar Madrasah Diniyah sendiri, dan mendatangkan ustaz dari luar untuk mengisi jam belajar di program Sekolah Lima Hari. Sekolah diminta memaksimalkan kerja sama dengan madrasah diniyah setempat dalam program penguatan karakter religius siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait penerapan program lima hari sekolah sebagai bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke berbagai mitra di lingkungan pendidikan. Salah satunya bersilaturahim ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Mendikbud menjelaskan tentang PPK yang dimaksud karena akan sangat berbeda dengan full day school yang berkembang di masyarakat saat ini.

"Tidak ada yang namanya melemahkan Madrasah Diniyah (Madin), justru program PPK ini akan memperkuat keberadaan Madin," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, akhir pekan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud menerima petisi dari Ketua Alumni Ponpes Sidogiri, KH Ahmadnamun.

Petisi yang sudah ditandatangani 3.000 orang dari kalangan madrasah diniyah, santri, serta organisasi masyarakat (ormas) tersebut berisi penolakan full day school. Dalam kesempatan itu, Muhadjir mengatakan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter menitikberatkan pada lima nilai karakter utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.
Halaman Selanjutnya....