Sekolah Berpotensi Jadi Klaster Baru Covid-19

Ia mengungkapkan belum optimalnya PJJ karena permasalahan jaringan internet, ketiadaan fasilitas belajar seperti gawai, dan terbatasnya ruang gerak guru selama pembelajaran. Di sisi lain, pemerintah cenderung lambat dalam menyikapi masukan-masukan dari pihak luar seperti menyediakan akses internet dan mengalihkan dana desa untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

"Artinya masalah PJJ masih sama dan belum ada interfensi dari pemerintah. Kemendikbud sebagai leading sector lemah mengawalnya," ucapnya.

Satriwan menilai SKB Empat Menteri berpotensi memicu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Pasalnya, pada SKB Empat Menteri seblumnya, terdapat 79 daerah yang melanggar. ν ruf/N-3